Berita Kota Jambi

Dewan Soroti Soal Aset, Sekda Kota Jambi Akui Perlu Perbaiki dan Pembenahan

A Ridwan bilang, bahwa pasti terjadi permasalahan, karena banyak aset daerah yang tidak terurus. 

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Rahimin
Tribunjambi/Darwin Sijabat
A Ridwan Sekda Kota Jambi. Dewan Soroti Soal Aset, Sekda Kota Jambi Akui Perlu Perbaiki dan Pembenahan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekda Kota Jambi A Ridwan bilang, Pemerintah Kota Jambi mengakui banyak aset milik pemerintah yang harus diperbaiki.

"Masalah aset Pemda ini kan banyak aset ini yang harus kita benahi, kita perbaiki hasil dari (pemeriksaan) BPK, KPK," ujarnya. 

A Ridwan bilang, bahwa pasti terjadi permasalahan, karena banyak aset daerah yang tidak terurus. 

Sehingga Pemerintah Kota Jambi fokus dalam pembenahan hasil pemeriksaan BPK dan KPK.

"Sekarang hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kita benahi, akan kita perbaiki, temuan BPK," katanya.

Sehingga kedepannya diharapkan mampu memperkecil konflik antara masyarakat dan pemerintah.

"Konflik itu pasti ada, karena aset Pemda, warisan dan juga asa aset aset provinsi, sekolah, Puskesmas dan lain lain yang kadang kadang tanah nya itu belum bersertifikat, sementara ahli waris memegang bukti. Kita hargai apa yang dilakukan ahli waris," katanya lagi.

Sementara, persil tanah Pemerintah Kota Jambi yang belum bersertifikat dikatakan Ridwan akan dikoordinasikan dengan BPKAD. Sebab saat ini pihaknya tidak mengetahui secara rinci.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Jambi minta Pemerintah Kota Jambi selesaikan permasalahan aset agar tidak mengganggu pelayanan publik seperti Kantor Lurah Paal Merah yang sempat disegel ahli waris. 

Permintaan itu disampaikan Komisi II DPRD Kota Jambi saat rapat dengar pendapat (DPRD) bersama ahli waris dan pemerintah Kota Jambi, Jumat (30/9/2022) lalu.

Dalam forum tersebut, Sutiono, Anggota Komisi II DPRD Kota Jambi permasalahan aset di Kota Jambi sudah diluar kepala selama empat tahun.

Meski demikian, ia meminta agar Pemkot Jambi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas aset yang dimiliki. 

Sehingga permasalahan serupa tidak terjadi di Kota Jambi.

Junaidi Singarimbun, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi mengatakan bahwa dalam penataan aset tersebut tidak tentang siapa Walikota. Melainkan pemerintahannya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved