Perang Rusia Ukraina
Ukraina Tutup Pintu Perundingan dengan Vladimir Putin, Presiden Zelensky: Kehendak Jutaan Orang
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina menurup pintu perundingan dengan Vladimir Putin.
TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Ukraina menurup pintu perundingan dengan Vladimir Putin.
Presiden Zelensky menyebut Ukraina hanya mau berdiskusi jika Rusia tak lagi dipimpin Vladimir Putin.
"Ukraina siap untuk negosiasi, tetapi dengan presiden Rusia yang berbeda," kata Zelensky sebagaimana dikutip dari CNA.
Ukraina akhirnya mengambil keputusan bergabung dengan NATO.
"Kami mengambil langkah tegas kami dengan menandatangani aplikasi Ukraina untuk aksesi yang dipercepat ke NATO," kata Zelensky,
Video itu menunjukkan Zelensky mengumumkan keputusan tersebut dan kemudian menandatangani dokumen yang diapit oleh perdana menteri dan ketua parlemen.
Bergabungnya Rusia dengan NATO adalah bagian dari Zelenksy marah besar setelah Putin mencaplok 4 wilayahnya.
Pemerintah Ukraina dan Barat mengatakan pemungutan suara dilakukan di bawah todongan senjata dan palsu serta tidak sah.
Putin sebelumnya menandatangani perjanjian untuk mencaplok wilayah Ukraina Luhansk, Donetsk, wilayah Kherson, dan Zaporizhzhia, yang sebagian diduduki oleh pasukannya.
"Ini adalah kehendak jutaan orang," katanya dalam pidato di hadapan ratusan pejabat tinggi di St George's Hall di Kremlin.
"Orang-orang yang tinggal di Luhansk, Donetsk, wilayah Kherson, dan wilayah Zaporizhzhia menjadi rekan senegara kita selamanya."
Upacara itu dilakukan tiga hari setelah selesainya apa yang disebut referendum singkat, di mana proksi Moskow di wilayah-wilayah pendudukan mengklaim mayoritas hingga 99 persen mendukung bergabung dengan Rusia.
Presiden Rusia, Vladimir Putin akan menandatangani dokumen resmi pernyataan aneksasi atau pencaplokan empat wilayah Ukraina, pada Jumat (30/9/2022) besok waktu Moskow.
Putin meningkatkan permusuhannya melawan Ukraina, meskipun pasukannya mengalami kemunduran besar-besaran bulan ini.
Pencaplokan sekira 15 persen wilayah Ukraina ini dianggap Kyiv serta Barat sebagai referendum yang ilegal.