Berita Bungo

ARPKH Bungo Unjuk Rasa di Mabes Polri Terkait Penambangan Ilegal oleh Tuan Takur

Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Ja

Penulis: Sopianto | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Sopianto
Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2029). 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Puluhan warga yang mengatasnamakan dalam Aliansi Rakyat Peduli Keadilan dan Hukum (ARPKH) Kabupaten Bungo menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (28/9/2029).

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya mengenai adanya dugaan penambangan ilegal oleh cukong atau tuan takur di wilayahnya.

Kemudian, soal dugaan kriminalisasi warga setempat yang menolak adanya penambangan itu.

Massa menggelar orasi, membentangkan poster dan melakukan aksi treatikal meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan dugaan keterlibatan mafia tanah yang menguasai lahan.

Marwan Syaputra selaku koordinator aksi menyatakan, dirinya bersama sejumlah rekannya memutuskan dari daerahnya datang ke Jakarta, khusus untuk meminta bantuan Kapolri hingga Presiden lantaran berbagai upaya yang mereka lakukan di Bungo tak kunjung menemui hasil.

Baca juga: 144 Pendaftar Panwascam di Kabupaten Batanghari

Baca juga: Namanya Kerap Masuk Lembaga Survey, Erick Thohir: Parpolnya Tidak Ada

"Keadilan seolah hanya milik kalangan tertentu. Masyarakat di Bungo tidak bisa berbuat banyak saat haknya dirampas oleh sebuah kekuatan besar," ungkapnya.

Menurutnya, kriminalisasi terjadi disaat rakyat melakukan pembelaan terhadap haknya. Dan hukum seakan jalan ditempat ketika rakyat biasa yang melaporkan.

Marwan meyebut, ada indikasi dugaan keterlibatan oknum penegak hukum sehingga pemilik Perusahaan yang selalu menang melawan masyarakat kecil.

Dalam orasi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan, meminta kepada Kapolri untuk turun langsung memeriksa dan menangkap petinggi PT KBPC yang diduga membangun tambang batubara ilegal, Praktik mafia tanah, Hukum dan penggelapan pajak.

Meminta Kapolri melalui Divisi Propam, Periksa dan segera copot oknum penyidik Polres Bungo berinisial EB yang diduga melakukan praktik Maladministrasi dalam penanganan perkara.

Kemudian, meminta Kapolri melalui wasidik Polri untuk segera menindaklanjuti dan memberikan kepastian hukum terkait kasus penyerobotan tanah yang dilakukan PT KBPC di satreskrim Polres Bungo.

Selanjutnya, meminta Kementerian ESDM untuk segera menindak perusahaan Tambang nakal yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang di kabupaten Bungo, Jambi. Meminta Makamah agung RI segera meninjau kembali terkait kasus pemecahan kaca Spiron truck milik PT. KBPC pasca bentrok antara warga dan para pekerja perusahaan.

Tanggapan Pihak Polri, melalui Divisi Humas Dalam aksi tersebut, Kapolri diwakili oleh perwira di Divisi Propam menerima pengaduan.

Sebanyak 12 orang perwakilan massa diperbolehkan memasuki ruangan di gedung Mabes Polri untuk menyampaikan aspirasi dan laporan.

"Tadi kami sudah ditemui oleh Kompol Agung dan beliau mengatakan akan menindaklanjuti laporan kami, akan kami teruskan ke Pimpinan," kata Marwan.

Seperti diketahui, masalah ini bermula saat warga menentang aktivitas pertambangan dari perusahaan tambang di Bungo.

Buntutnya, terjadi kerusuhan saat warga dari lima desa bentrok dengan pekerja tambang.

Berbagai upaya telah ditempuh warga dalam kasus tersebut, namun mereka tak berkutik melawan kuatnya pihak yang mereka lawan.(Tribunjambi.com/Sopianto)


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Cuan Manis Madu di Hutan Tanaman Industri Jambi

Baca juga: 144 Pendaftar Panwascam di Kabupaten Batanghari

Baca juga: Hari Batik Nasional 2022, Pemkot Jambi Deklarasikan Penggunaan Batik Jambi

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved