MAKI Bongkar Lokasi Lukas Enembe Main Judi di Luar Negeri, Ditemani Wanita di Hotel Mewah

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membeberkan fakta baru soal perkara rasuah yang menjerat Gubernur

Editor: Fifi Suryani
Tribunnews
Gubernur Papua Lukas Enembe 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman membeberkan fakta baru soal perkara rasuah yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe. Ia membagikan kepada publik foto dan video Lukas yang diduga sedang bermain judi di berbagai negara di Asia Tenggara.

”MAKI telah mendapat data dari orang-orang sekitarnya (Lukas) seperti di Manila (Filipina), Singapura, dan Malaysia," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/9).

Boyamin merinci ketiga tempat judi itu adalah pertama di Hoyel Crockford Sentosa, Singapura. Kemudian Casino Genting Highland jika tengah mengunjungi Malaysia dan Solaire Resort and Casino, Entertainment City di Filipina. Boyamin menyebut dari informasi yang pihaknya dapati, Lukas sempat bermain judi di luar negeri pada Juli 2022 lalu.

Dalam foto dan video yang dibagikan Boyamin tersebut terlihat diduga Lukas Enembe berada di depan meja judi alias kasino. Bahkan dalam foto itu Lukas juga terlihat ditemani oleh dua orang lain dan di antaranya perempuan. "Pak Lukas pada bulan Juli itu juga dalam keadaan sehat karena bisa jalan di Bandara Singapura. Cukup jauh berjalannya," ucapnya.

Untuk itu, Boyamin menyebut tidak ada alasan Lukas tidak mendatangi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi apalagi dengan alasan sakit. "Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK, mestinya bisa didatangi," ucapnya.

Lebih lanjut, Boyamin berharap KPK bisa mengusut dugaan aliran dana yang digunakan Lukas untuk berjudi ini. MAKI tidak mau uang rakyat dipakai memainkan gim haram. "Harus diungkap ke masyarakat Papua bahwa dugaan pemimpinnya tidak hanya terkait korupsi tapi juga diduga dipakai berjudi," ucapnya.

Terpisah, kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyatakan pihaknya tak mengetahui perihal isi dari video dan foto yang disampaikan MAKI. Ia hanya mengetahui bahwa kliennya bermain judi di kasino, hanya saat berada di Singapura. "Saya belum tahu ada perjalanan ke Singapura, ke Filipina, ke Malaysia ke kasino itulah. Saya belum tahu informasi soal ada kunjungan di berbagai negara untuk mengikuti kasino, begitu. Yang saya tahu Singapura tapi ada Filipina, Malaysia saya belum dapat informasi begitu,” ujar Aloysius saat dihubungi, Minggu (25/9).
Aloysius menilai rasanya sah-sah saja kliennya pergi mencari hiburan dengan bermain kasino. Terlebih uang yang digunakan Lukas, disebut Aloysius seluruhnya berasal dari kocek pribadi. Karena itu ia menilai berlebihan fakta yang sebelumnya juga telah diutarakan PPATK terkait uang ratusan miliar yang turut dibawa Lukas saat bermain judi di kasino.

"Namanya kalau kasino pergi main di tempat santai-santai begitu kan tidak mungkin bawa uang Rp 560 miliar itu. Ya, itu saya kira cuma mengada-ada dari pemberitaan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Kalau Rp 560 miliar dibawa keluar berarti APBD Papua hancur, begitu,” kata Aloysius. "Kalau bilang hasil temuan PPATK katanya ada temuan Rp 500 miliar di luar, ada transaksi tidak mungkin orang bawa uang banyak keluar dari Jakarta langsung ke negara-negara yang tadi disebutkan. Itu kan aneh bin ajaib, dengan jumlah besar. Jadi ini yang saya rada aneh investigasi yang dilakukan oleh PPATK itu,” ujarnya.

Lukas Enembe saat ini memang tengah menjadi sorotan publik. Selain menyandang status sebagai tersangka KPK, aliran uang yang diungkap PPATK juga menimbulkan banyak tanya bagi publik. PPATK menemukan transaksi mencurigakan di rekening Lukas, termasuk belanja perhiasan fantastis hingga aliran ke Kasino mencapai Rp 560 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pihaknya telah menelusuri keuangan Lukas sejak 2017 lalu. Dari tahun 2017 sampai saat ini, PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK terkait kasus Lukas yang dia sebut memiliki banyak variasi dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar. "Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai Sin$ 55 juta atau Rp 560 miliar itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu," ujar Ivan saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).

Bahkan Ivan mengungkapkan, dalam satu periode waktu ada setoran tunai dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. PPATK juga menemukan adanya pembelian jam tangan senilai Rp550 juta oleh Lukas. "PPATK juga mendapatkan informasi bekerja sama dengan negara lain dan ada aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda, dan itu juga sudah PPATK analisis dan sudah PPATK sampaikan kepada KPK," tutur Ivan. PPATK juga sudah membekukan transaksi sejumlah pihak pada 11 penyedia jasa keuangan.

Sementara KPK telah melayangkan panggilan kedua terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Dia diminta datang pada Senin (26/9) ini. Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan ini didasari atas pengaduan dari masyarakat. KPK belum merinci kasus apa yang menjerat Lukas tapi saat ini statusnya sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana otonomi khusus (otsus) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada Papua sejak tahun 2001 mencapai angka Rp1.000 triliun. Dari jumlah itu, dana yang mengalir di era Gubernur Lukas Enembe mencapai hingga lebih dari setengahnya atau Rp500 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari dana Otsus, pendapatan asli daerah (PAD), dana desa, dan belanja kementerian atau lembaga.

”Dana otsus yang digelontorkan ke Papua sejak 2001 seluruhnya bergabung dengan dana Otsus, mulai belanja kementerian lembaga, dana transfer, keuangan dana desa, PAD itu 1000T lebih. Yang disalurkan era Pak Lukas itu Rp500 triliun lebih," kata Mahfud dalam video yang diunggah di akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (24/9). Dengan aliran dana yang besar itu, Mahfud mempertanyakan alasan warga Papua tetap miskin. Apalagi, klaimnya, kemiskinan di Papua menyebabkan warga justru marah kepada pemerintah pusat.

Mahfud mengatakan dugaan kasus korupsi yang menyeret Lukas merupakan satu dari 10 kasus korupsi besar yang terjadi di Bumi Cenderawasih itu. Ia juga menegaskan penetapan status tersangka Lukas tidak terkait kasus suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar bernuansa politis jelang Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa kasus yang menyeret Politikus Partai Demokrat itu bukan sekadar kasus tersebut.

Mahfud mengatakan dirinya sudah pernah mengumumkan soal 10 kasus korupsi terbesar di Papua beberapa tahun lalu. Setelah pernyataan tersebut, Mahfud mengaku kerap diminta tokoh-tokoh Papua untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. ”Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami, tetapi terkait dengan kasus ini misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe," papar dia.

 

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved