KPK Sita Mata Uang Asing, Hakim Agung Terjerat OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Salah satu

Editor: Fifi Suryani

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Salah satu pihak yang dicokok dalam giat OTT kali ini adalah seorang hakim agung di Mahkamah Agung (MA).

Operasi penangkapan itu dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. "Benar, KPK hari ini melakukan giat tangkap tangan terhadap beberapa orang di Jakarta dan Semarang berkaitan dugaan tindak pidana korupsi suap dan pungutan tidak sah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung," kata Ghufron melalui pesan tertulis, Kamis (22/9).

Operasi senyap ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Selain hakim agung, dalam operasi ini KPK juga mengamankan seorang advokat. Pengacara itu ditangkap di kantornya di Semarang, Jawa Tengah. Pengacara itu kemudian langsung dibawa dibawa ke kantor KPK di Jakarta.

Dalam giat di Jakarta dan Semarang tersebut tim KPK turut mengamankan sejumlah uang pecahan mata uang asing. Uang yang tidak disebut jumlahnya itu sedang dikonfirmasi tim KPK kepada para pihak yang ditangkap diduga terkait pengurusan perkara di lingkungan MA itu. "Pada kegiatan ini juga turut diamankan sejumlah barang antara lain berupa uang dalam pecahan mata uang asing yang hingga saat ini masih dikonfirmasi ke para pihak yang ditangkap tersebut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Hingga tadi malam, para pihak yang diamankan pada OTT ini tengah dimintai keterangan serta klarifikasi oleh KPK. "Untuk perkembangan lebih lanjut, segera akan kami sampaikan setelah seluruh kegiatan ini selesai dilakukan," kata Ali. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Menurut sumber Tribunnews.com di KPK, operasi senyap KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di MA. KPK belum mengungkap identitas para pihak yang ditangkap tersebut. "Pihak-pihak dimaksud saat ini sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan dan klarifikasi," kata Ali.

Ghufron menambahkan bahwa KPK merasa sedih mesti menangkap seorang hakim agung di MA. "KPK bersedih harus menangkap Hakim Agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan. KPK sangat prihatin dan berharap ini penangkapan terakhir terhadap insan hukum," kata Ghufron.
Ghufron mengatakan dunia peradilan dan hukum di Indonesia semestinya berdasar bukti, tapi faktanya masih tercemari uang. Menurut dia, para penegak hukum harusnya menjadi pilar keadilan bagi bangsa, tapi malahan menjualnya dengan uang. "Padahal sebelumnya KPK telah melakukan pembinaan integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Baik kepada hakim dan pejabat strukturalnya, harapannya tidak ada lagi korupsi di MA," katanya. "KPK berharap ada pembenahan yang mendasar jangan hanya kucing-kucingan, berhenti sejenak ketika ada penangkapan namun kembali kambuh setelah agak lama," ujar Ghufron.

Sementara itu Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi wartawan terkait operasi senyap itu mengaku belum mengetahui adanya OTT terhadap seorang hakim agung. MA masih menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait hal tersebut. "Saya baru tahu dari media, kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK," ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi wartawan, Kamis (22/9).

Di sisi lain Komisi Yudisial (KY) mengaku sudah memperoleh informasi terkait OTT terhadap seorang hakim agung yang dilakukan KPK itu. "Benar, KY memperoleh informasi terkait penangkapan itu," kata Juru Bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting saat dikonfirmasi Tribunnews.com.

KY kata Miko sedang melakukan penelusuran dan verifikasi terkait penangkapan tersebut. "Sedang ditelusuri dan diverifikasi terlebih dahulu," ujarnya. Saat ditanya terkait apa hakim agung tersebut ditangkap, Miko belum mau menjelaskan lebih lanjut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terlebih dahulu untuk bekerja. "Biarkan KPK bekerja dulu ya, sampai nanti informasi resminya diumumkan oleh KPK," kata Miko.

Sumber: Tribunnews
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved