Jokowi Pastikan Listrik 450 VA Tak Dihapus, Pemerintah Tetap Gelontorkan Subsidi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu terkait penghapusan daya listrik 450 VA. Ia menyebut daya listrik 450 VA tidak akan dihapus.

Editor: Fifi Suryani
TRIBUN JAMBI/ROHMAYANA
Ilustrasi meteran listrik 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah isu terkait penghapusan daya listrik 450 VA. Ia menyebut daya listrik 450 VA tidak akan dihapus. "Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk 450 VA. Tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900 VA. Tidak ada, tak pernah bicara seperti itu," kata Jokowi usai peresmian Tol Serpong-Balaraja dan Cibitung-Cilincing Selasa (20/9).

Dengan kepastian itu, Jokowi mengatakan pemerintah tetap akan menggelontorkan subsidi bagi pelanggan listrik berdaya 450 VA. Jokowi menegaskan bahwa saat ini prioritas utama adalah untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak perlu resah, karena golongan listrik 450 VA dipastikan tidak dihapus. Jokowi berharap kepastian ini membuat masyarakat miskin yang semula sempat resah menjadi lega kembali.

“Tidak ada, ya saya sampaikan tidak ada, subsidinya untuk 450 VA tetap, tidak ada penghapusan 450 VA, tidak ada perubahan dari 450 VA ke 900 VA tidak ada. Jangan sampai yang [masyarakat] di bawah resah karena soal itu [isu subsidi listrik],” ujarnya.

Isu penghapusan daya 450 VA sebelumnya mengemuka setelah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk rumah tangga. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan bahwa permasalahan listrik saat ini bukanlah soal subsidi atau salah sasaran, tetapi kelebihan suplai yang memberatkan keuangan negara yaitu sekitar 41 gigawatt (GW) pada 2030 seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Karenanya, untuk menyelaraskan antara suplai listrik dan permintaan listrik, Said menyarankan untuk adanya penghapusan dan peningkatan golongan listrik dengan menaikkan daya listrik orang-orang miskin dari 450 VA menjadi 900 VA.

Meski dinaikkan, kelompok masyarakat miskin ini akan tetap mendapat subsidi tarif listrik. "Kami sepakat dengan pemerintah untuk (menaikkan) 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Said saat rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023, Senin (12/9).

Di sisi lain PT PLN (Persero) juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 VA. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah dan PLN sebagai pelaksana mandat ketenagalistrikan tidak pernah melakukan pembicaraan ataupun diskusi mengenai perubahan daya listrik masyarakat. "Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut," kata Darmawan

Darmawan menegaskan PLN terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik. PLN juga memastikan pelayanan kelistrikan di Tanah Air tetap andal dan optimal, sehingga perusahaan pelat merah itu berupaya menjaga produktivitas dan daya beli masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi di tengah meningkatnya harga komoditas energi dunia.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut saat ini bukan waktu yang tepat untuk menghapus daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA. Ia menilai saat ini wacana tersebut kurang tepat diimplementasikan lantaran peningkatan ke daya 900 VA berpotensi meningkatkan penggunaan listrik yang selaras dengan peningkatan biaya. "Kalau daya listrik naik pasti akan ada dampaknya. Otomatis pembayarannya yang mengikuti 900 VA. Nah itu kan nggak jelas, apalagi dikemukakan pada saat-saat seperti ini. Jadi sensitif," ujarnya, Jumat (16/9).

Namun Arifin tak memungkiri memang pemerintah saat ini tengah fokus melakukan berbagai upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi listrik 450 VA. Pembaharuan data akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. "Kalau penataan tepat sasaran, kami sedang proses mengarah itu supaya yang betul-betul menerima dan membutuhkan dapat manfaatnya," kata dia.

Pandemi, kata Arifin, memang telah mengubah data subsidi listrik 450 VA. Sehingga perlu kembali dilakukan pembaharuan agar tepat sasaran. "Kita sudah petakan, tapi kita sudah update lagi. Karena dengan kejadian pandemi covid, kondisi sekarang ini, kan pasti berubah. Harus ada yang kita update," jelasnya.

Sumber: Tribunnews
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved