Berita Jambi

Pemprov Jambi bersama KPK Pasang Palang Aset Milik Pemprov yang Diduduki Warga

Pemerintah Provinsi Jambi memasang palang merek aset milik Pemprov Jambi di lahan yang diduduki warga, Jumat (16/9/2022).

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Suci Rahayu PK
Tribunjambi.com/Danang Noprianto
Pemasangan Palang Aset Milik Pemprov di HP 40 Depan SD 47 Kota Jambi, Jumat (16/9/2022). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Didampingi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Pemerintah Provinsi Jambi memasang palang merek aset milik Pemprov Jambi di lahan yang diduduki warga, Jumat (16/9/2022).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda), Agus Pringadi mengatakan pemasangan palang ini merupakan tindak lanjut rapat yang sebelumnya sudah dilakukan bersama KPK yang bertujuan untuk pengamanan dan penertiban aset.

"Itu salah satu substansi yang harus dilakukan penertiban, menurut program kerja KPK yang mensupervisi seluruh pemda di seluruh Indonesia termasuk kita," ucapnya.

Agus mengatakan bahwa Pemprov Jambi sudah membentuk satgas pengamanan dan penertiban aset pemprov yang dibuat pada April 2022.

"Ini salah satu rencana akhir yang sudah kita lakukan, Kita hari ini melakukan penertiban dan pemasangan palang di tanah milih pemprov," ujarnya.

Hari ini kata Agus pemasangan palang aset Pemprov dilakukan di dua HP, yakni HP 8 disekitaran SLB (Sekolah Luar Biasa) dan AP 40.

Baca juga: Atasi Balap Liar, Bumdes Bukit Baling Muaro Jambi Gelar Road Race

Baca juga: Romi, Bongky BIP dan Wenri Wanhar Lihat Kesiapan Kenduri Lawang Swarnabhumi

"HP 8 diseputaran SLB itu sudah dipasang, yang kedua HP 40, yang HP 40 kan luas, pagi tadi kita sudah masang di seputaran Danau Sipin, hari ini disini (Simpang BI) dan habis Jumat nanti kita pasang lagi di seputaran Jalan Baru," ujarnya.

Pada intinya kata Agus mengamankan dulu aset Pemprov, memberitahu kepada masyarakat umum bahwa ini merupakan tanah milik Pemprov.

Sehingga jika ada yang mendirikan bangunan atau tempat usaha di tanah Pemprov untuk di cek lagi dokumen dan sertifikatnya mendapatkan tanahnya darimana.

"Coba dicek lagi mereka bisa dapat tanah ini karena apa? sembari kami minta ke kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi untuk melakukan rekonstruksi ulang," jelasnya.

Pada saat luas HP 40 ini sudah jelas Pemprov Jambi berencana akan pasang patok-patoknya, dan setelah pasang patok akan dilihat sertifikat yang sudah terbit baik perorangan maupun badan usaha jika ada.

Di dalam palang tertulis larangan memanfaatkan tanah ini tanpa izin Pemprov Jambi dengan Ancaman Pidana dengan hukuman penjara sesuai pasal 167 Jo. 385 Jo. 389 Jo. 551 KUHP. (Tribunjambi.com/Danang Noprianto)


Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Atasi Balap Liar, Bumdes Bukit Baling Muaro Jambi Gelar Road Race

Baca juga: Cari Bocah Tengelam, Puluhan Warga Depati Tujuh Kerinci Menyelam Sungai Batang Merao

Baca juga: DPRD dan Pemkab Batanghari Lakukan Penandatangan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS RAPBDP Anggaran 2022

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved