Masyarakat Diminta Tenang Soal Kebocoran Data,  KPU akan Tingkatkan Keamanan Data Pemilih

Senada dengan Dedi, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah juga menyebut belum ada langkah apapun dari Polri terkait hal itu. "Enggak ada (tindakan). Silakan langsung ke instansi itu masing-masing ya," ucap Nurul kepada wartawan di Mabes Polri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi KPU RI yang berhubungan dengan data pribadi. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Holik ketika ditemui di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Kami tentunya sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ke depan kami akan prioritaskan tentang keamanan data," ujar Idham.

"Tadi hal tersebut juga sempat memuka dalam RDP dengan Komisi II DPR RI," tambahnya.

Pun juga KPU RI kini telah membentuk gugus tugas keamanan siber dan akan akan terus mengkoordinasikan terkait kemanan data."Kami kan juga sudah membentuk gugus tugas keamanan siber. Nah nanti kami akan koordinasikan dengan gugus keamanan siber," jelas Idham

Lebih lanjut Idham mengatakan semua pihak yang bermain-main dengan data mining atau hacking akan berhadapan dengan penegak hukum Indonesia. Diketahui, beberapa waktu lalu ada dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username "Bjorka" dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M" (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir. Di mana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).