Pergantian Suharso oleh Mardiono Dinilai Menyimpang, Tunggu Arahan Presiden

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifullah Tamliha menyoroti hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar 4 September 2022 di Serang, Banten. Adapun dari Mukernas itu didapati hasil pergantian posisi pucuk pimpinan PPP dalam hal ini Ketua Umum.

Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai ketua umum partai digantikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono. Terkait dengan hasil keputusan itu, Tamliha menyatakan kalau Mukernas yang digelar oleh Majelis Tinggi Partai menyimpang dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha saat dikonfirmasi awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin (5/9).

Kendati demikian, Tamliha tidak menjabarkan secara detail isi dari AD/ART PPP perihal mekanisme digelarnya Mukernas. Dirinya hanya mengatakan kalau tidak ada yang bisa mencopot Ketua Umum PPP kecuali dalam Muktamar PPP.

"Nggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh Muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," kata dia.

Sebelumya, Majelis Tinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan menggantikan Suharso Monoarfa dengan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP. Terkait dengan pergantian tersebut, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membeberkan beberapa dasar pertimbangan penetapan itu.

Salah satu di antaranya yakni ingin memfokuskan tingkat keterpilihan PPP pada Pemilu 2024 mendatang.  "Ya iya (terkait pemilu 2024, red) itu saja, yang lainya pemantik," ucap Arsul.

Dirinya menyatakan, kedudukan Suharso Monoarfa yang juga merupakan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu membuat partai hilang fokus. Bahkan, dirinya mengambil beberapa hasil survei yang menunjukan kalau tingkat elektoral PPP menurun dengan membandingkan pencapaian Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana sih," ucap Arsul.

Oleh karenanya, pergantian posisi Ketua Umum ini sebagai upaya pemisahan fungsi bagi Suharso Monoarfa untuk agar partai bisa fokus. Sebab dalam internal PPP memang kata dia menginginkan jika petinggi partai seyogyanya fokus untuk pembenahan partai, dan tidak bekerja pada pemerintahan sebagai Menteri termasuk anggota DPR.

"Bukan, tidak menyalahkan pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokonya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tukas dia.

Terpisah, Muhammad Mardiono yang terpilih menjadi Plt Ketua Umum PPP mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk mengundurkan diri dari jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres). "Masih menunggu arahan pak Presiden karena dalam Undang-undang tidak diperbolehkan ketum parpol jadi wantimpres," ujarnya.

Saat ini lanjut Mardiono dirinya sedang mengurus proses administrasi terlebih dahulu. Ia pun belum mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden.

"Saya mau selesaikan urusan administrasi dulu," katanya.

Sementara itu, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Maret 2022 untuk pelaporan periodik 2021, Mardiono yang juga mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Banten tersebut memiliki harta dengan total Rp1,27 triliun.