Berita Jambi

Jalan Khusus Batu Bara Mulai Dibangun, Walhi Jambi: Jangan Sampai Menambah Permasalahan Baru

Pembangunan jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi)...

Istimewa
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Provinsi Jambi, Abdullah. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pembangunan jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Provinsi Jambi, Abdullah.

Ia menilai pembangunan jalan khusus batu bara akan menjadi persoalan baru jika dampak dan manfaat pembangunannya tidak disampaikan secara detail ke masyarakat.

"ini tidak juga menjawab persoalan terkait batu bara hari ini, jika tidak ada keseriusan pemerintah untuk menertibkan angkutan yang masih lewat sebelum jamnya dan masih memakai jalan umum," ujar Abdullah Kamis, (1/09/2022).

Lebih lanjut, ia berpendapat sebelum jalan khusus itu selesai dibangun, pemerintah seharusnya melakukan moratorium. Menyetop aktivitas tambang batu bara beserta angkutannya dan segera mempercepat pembangunan jalan khusus.

"Kalau memang serius, tentunya harus juga clear tekan perusahaan untuk menggelontorkan dana percepatan pembangunan jalan khusus ini," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan jalan khusus jangan sampai menggunakan APBD atau dana pemerintah lainnya untuk kepentingan perusahaan dan pemodal.

"Dan juga penting untuk memastikan jalan yang akan dibangun tidak merusak ekosistem yang ada, apalagi tidak clear dalam proses pelepasan lahan dan kebun yang akan dilalui jalan ini," kata Abdullah.

Sejauh ini, Walhi Provinsi Jambi tidak dilibatkan mulai dari rencana pembangunan jalan khusus batu bara. Ia mengatakan belum memperoleh peta jalur sehingga belum bisa tracking kawasan hutan yang dilalui.

Ditambahkan Staf Kajian dan Analisis WALHI Jambi Ginda, dirinya mempertanyakam urgensi pembangunan jalur khusus tersebut.

Menurutnya yang menjadi masalah adalah adanya pengerukan tambang yang berlebihan.

"Seharusnya sudah ada pembatasan terkait dengan eksplorasi pertambangan di Provinsi Jambi melihat maraknya mobil batu bara yang melewati jalur umum dan mengakibatkan kecelakaan, itu kan engga terlepas dari banyaknya pengerukan yang terjadi. Kalau memang membuat jalur batu bara dihentikan dulu proses tambang, sampai jalurnya jadi," kata Ginda.

Menurutnya pembangunan infrastruktur jalur tambang harus lebih dulu dibangun baru beroperasi.

"Harapannya pemerintah lebih tegas lagi untuk menekan perusahaan pemilik izin perusahaan pertambangan, jangan nanti terkesan pemerintah ini berinvestasi. Terus dicek dulu RT/RW nya, RT/RW Provinsi Jambi itu ada engga di jalur tambang, perlu ada kajian itu. Lalu untuk pembebasan lahan harus clear diundang masyarakat, apa yang terdampak secara ekologis, fungsinya itu seperti apa? Akan merubah tentang alam atau tidak? Untuk jalan tambang ini bisa jadi akan menjadi permasalahan lingkungan yang baru dengan membuka hutan-hutan yang ada. Jangan sampai ada kerugian lain di masyarakat demi kepentingan industri. Sudah harusnya di morotarium dulu, dirapikan dulu tata kelolanya semua," pungkasnya.

Baca juga: Sebut Pembunuhan Yosua Dipicu Dugaan Kekerasan Seksual, Susno Duadji: Komnas HAM Kebablasan

Baca juga: Everton Vs Liverpool, Jadwal, H2H Dan Prediksi Skor, The Reds Ingin Lanjutkan Catatan Positif

Baca juga: Wacana Wilayah Pertambangan Rakyat di Provinsi Jambi, Walhi: Jangan Jadi Tunggangan Pemodal

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved