Didemo Mahasiswa Soal Kenaikan BBM, Batubara dan Harga TBS, Ini Kata Pemprov Jambi

TRIBUNJAMBI.COM - Menyikapi rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, puluhan Mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (30/8/2022) siang.

Mahasiswa menilai dengan naikannya harga BBM, pemerintah tidak pro kepada masyarakat kecil namun pro dengan kaum kapitalis dan kaum berbadan besar.

Aksi tersebut disambut langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Johansyah didampingi oleh Sekwan DPRD Provinsi Jambi Amir Hasbi.

Johansyah mengatakan ada empat tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, yang pertama mengenai kenaikan harga BBM. Para mahasiswa menyampaikan agar harga BBM tidak dinaikan.

"Saya sampaikan itu kebijakan Pusat bukan kita. Untuk subsidi BBM itu mencapai Rp512 triliun. Kalau dilihat kenaikan minyak dunia mencapai 117 dolar per barel itu sangat menjadi beban pemerintah, rencana kenaikan BBM itu salah satunya menurunkan beban pemerintah terhadap subsidi BBM," jelasnya.

Baca juga: Jalur Khusus Batubara Sepanjang 88,6 Km Akan Mulai Dibangun Kamis Besok

Namun untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah telah membuat skenario akan memberikan bantuan terhadap masyarat.

Terkait tuntutan yang kedua, yaitu terkait jam operasional batubara, yang saat ini dinilai masyarakat angkutan truk batubara banyak yang melanggar jam operasional. Johansyah mengatakan memang jumlah personel atau petugas dan angkutan batubara sangat jauh berbeda. 

"Makanya sering terjadi kucing-kucingan antara truk angkutan batubara dan petugas kita," katanya.

Tuntutan selanjutnya yaitu terkait pengendalian Inflasi, dirinya menjelaskan untuk menekan angka Inflasi di Jambi, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya seperti pemantauan harga, Operasi Pasar Murah. dan melalui BLT akan mensupport pengendalian inflasi.

Dan tuntutan terakhir mengenai harga TBS, Johansyah juga menyampaikan apabila di tingkat Provinsi harga TBS sudah mencapai Rp2.000.

Baca juga: Ranperda Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara di Jambi Terancam Ditolak Kementrian Perhubungan

"Dan untuk di tingkat di bawah, melalui surat edaran gubernur sudah membentuk Tim Satgas, kita juga akan melihat tim satgas itu sudah terbentuk apa belum. Karena tugas provinsi tidak mungkin mengawasi sampai ke bawah, makanya untuk mengawasi sampai ke tingkat bawah tugasnya kabupaten," katanya.

"Kita merespon baik apa tuntutan adek adek mahasiswa, sebagai kontrol, melaksanakan langkah langkah sebagi program program kesejahteraan masyarakat," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News