Kuota BBM Subsidi Terancam Jebol, Hanya Cukup Sampai Bulan Oktober 2022

Pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sebab saat ini harga minyak

Editor: Fifi Suryani
Istimewa
Pertamina telah menginstruksikan kepada seluruh lembaga penyalur SPBU di wilayah Sumsel untuk menjalankan penyaluran BBM Bersubsidi sesuai regulasi yang berlaku 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sebab saat ini harga minyak dunia mengalami fluktuasi dan berada di level yang cukup tinggi. Ditambah lagi, kuota BBM subsidi yang disalurkan Pertamina kian tipis.

Hal tersebut berdampak kepada anggaran subsidi energi, khususnya BBM yang meningkat tajam, dan berpotensi rawan jebol. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan polemik terkait wacana naiknya harga BBM subsidi.

Menkeu mewanti-wanti volume solar dan pertalite akan membeludak pada akhir tahun. Kuota saat ini untuk solar 15,1 juta kiloliter sementara kapasitas konsumsi 1,5 juta per bulan. Diprediksi akan habis pada bulan Oktober tahun ini.

Untuk pertalite lanjut Menkeu kuotanya yang sebesar 23,05 juta liter akan habis juga pada bulan Oktober 2022. Menkeu mengungkapkan sebagian besar anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar dinikmati oleh orang kaya. Hanya sedikit dari anggaran BBM subsidi itu yang dinikmati oleh orang miskin.

Dari anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp502,4 triliun, mencakup alokasi untuk Pertalite sebesar Rp93 triliun dan alokasi untuk Solar sebesar Rp143 triliun. Sayangnya, anggaran pertalite dan solar itu malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya.

Sebab banyak orang dengan daya ekonomi yang mampu lebih memilih mengkonsumsi BBM bersubsidi. "Solar dalam hal ini dari Rp143 triliun itu sebanyak 89 persen atau Rp 127 triliunnya yang menikmati adalah dunia usaha dan orang kaya," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Jumat(26/8).

Begitu pula dengan Pertalite, dari anggaran Rp 93 triliun yang dialokasikan untuk biaya kompensasi, sekitar Rp 83 triliun dinikmati oleh orang kaya. Artinya hanya sedikit masyarakat miskin yang mendapat subsidi dan kompensasi energi.

"Dari total Pertalite yang kita subsidi itu Rp83 triliunnya dinikmati 30 persen terkaya," katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi pertalite dan solar bisa tepat sasaran. Terlebih anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

Menurut Menkeu, Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp198 triliun jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved