Jokowi Ingatkan Jambi Hati-hati Inflasi Tinggi, Kepala Daerah Diimbau Betul-betul Mau Bekerja

TRIBUNJAMBI.COM  - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala kepala daerah seperti gubernur, wali kota dan bupati untuk benar-benar mau bekerja.

Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Presiden Joko Widodo pada kesempatan tersebut juga mengingatkan pada daerah yang angka inflasi tinggi.

Presiden Joko Widodo menyoroti beberapa provinsi yang angka inflasi tinggi.

Ada 5 provinsi yang disebut Presiden Joko Widodo angka inflasi tinggi.

Yakni, Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau dan Aceh.

Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini ada lima provinsi dengan angka inflasi yang sudah melebihi 5 persen.

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah mencermati secara detail apa yang menyebabkan inflasi di provinsi-provinsi tersebut tinggi.

"Lihat, ini lima provinsi yang inflasinya di atas 5 persen. Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau di angka 7,04 persen, Aceh di angka 6,97 persen," katanya.

"Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," ujarnya.

Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan yang tidak normal.

Sehingga, kepala daerah harus bekerja secara makro, mikro dan terperinci sehingga angka-angka inflasi dapat dipahami.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya jangan gelagapan, enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," katanya.

Presiden Joko Widodo meminta agar bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) di daerah dan juga tim inflasi di pusat.

Dikatakannya, kepala daerah diminta aktif bertanya harga barang apa yang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.