Berita Jambi

Korban Kriminalisasi PT IA di Tanjabtim Bebas, Ramos: Bukti Pemerintah Tak Urus Warga Transmigrasi

Dibebaskannya MK, korban kriminalisasi PT IA di Kabupaten Tanjab Timur oleh majelis hakim di PN Tanjab Timur dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum m

TRIBUNJAMBI.COM/DARWIN SIJABAT
Konferensi pers bersama WALHI terkait bebasnya MK korban kriminalisasi PT IA di Tanjabtim, Senin (27/6/2022) sore. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dibebaskannya MK, korban kriminalisasi PT IA di Kabupaten Tanjab Timur oleh majelis hakim di PN Tanjab Timur dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum merupakan bukti pemerintah tidak mengurus masyarakat transmigrasi.

Pernyataan itu disampaikan Ramos Hutabarat selaku Ketua Tim Kuasa Hukum MK usai melakukan konferensi pers bersama WALHI, Senin (27/6/2022) sore.

Ramos mengatakan bahwa ketidakserius pemerintah tersebut hingga membuat kliennya yang dilaporkan oleh perusahaan di Tanjab Timur atas tuduhan pendudukan lahan tanpa hak.

Hal itu dikarenakan MK bersama 21 masyarakat lainnya di Desa Pandan Sejahtera yang merupakan pemilik lahan usaha 2 (LU II) transimgrasi melakukan gotong royong di lahan milik mereka masing-masing.

Dalam laporan yang masuk dalam tingkat penyidikan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur itu pun telah diupayakan mediasi kedua belah pihak dengan Restoratif Juctice.

Namun tidak ada kesepakatan hingga proses sidang berlanjut di pengadilan dan telah melalui proses panjang hingga diputuskan Majelis hakim.

"MK diputuskan Majelis Hakim PN Tanjab Timur lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum," katanya.

Ramos menilai bahwa masyarakat menjadi korban atas izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan BPN tidak berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kehutanan dan lainnya.

"Tidak ada koordinasi tentang data administratif (penerbitan sertifikat) menjadi tumpang tindih sehingga masyarakat jadi korban. Masyarakat dan perusahaan merasa sama sama punya hak," katanya.

Dijelaskannya bahwa masyarakat transmigrasi telah diberi hak oleh negara sejak tahun 2002 silam. Sedangkan ijin prinsip yang dimiliki oleh perusahaan itu tahun 2010 dan HGU tahun 2013.

Kemudian terjadinya mall administrasi secara hukum itu karna dijadikannya lahan transmigrasi menjadi lahan plasma perusahaan dan dimasukkan dalam HGU.

Sehingga dia menilai bahwa titik persoalan yang terjadi akibat terbitnya empat sertifikat HGU yang dikeluarkan BPN di lahan transmigrasi.

Putusan atas MK tersebut dinilai bahwa majelis hakim memandang secara jernih dan secara benar pertimbangan hukumnya tidak masuk ranah pidana melainkan perdata.

Putusan tersebut dikatakan Eko Mulya Utomo selaku Manajer Advokasi WALHI merupakan kabar gembira khususnya bagi 21 masyarakat pemilik LU II dan petani lainnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved