Kriteria Calon Presiden Menurut Amien Rais, Minta Jangan Berkiblat ke Negara Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Pendiri Partai Ummat Amien Rais mengeluarkan pendapat soal kriteria calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 nanti.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu bilang, seorang pemimpin harus menjaga kedaulatan Indonesia serta berkomitmen menjaga ideologi bangsa yakni Pancasila.

"Pilpres harus hati-hati karena dia kan menjadi 'Lurahnya' Indonesia yang memimpin 270 juta lebih manusia dan beragamnya etnis suku bangsanya dan tradisi," katanya kepada TribunSolo.com, Senin (30/5/2022).

Politikus senior ini mengatakan pendapata itu usai mengisi acara Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Edutorium Ahmad Dahlan UMS Solo.

Dikatakan Amien Rais, untuk Indonesia di masa depan dalam menyongsong Pemilihan Presiden 2024, harus berdedikasi dengan Bhinneka Tunggal Ika hingga paling penting menjaga kedaulatan Indonesia.

Apalagi, sebentar lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

"Kalau ada calon pemimpin (Capres) terlalu ke arah barat jangan dipilih atau terlalu ke arah Tirai Bambu (China) jangan dipilih," ujarnya.

"Karena kiblat kita Indonesia, kiblat kita Jakarta. Nanti kalau sudah dipindah (ibu kota ke) Nusantara ya Nusantara. Kiblat kita bukan Washington (AS) atau Beijing," imbuh dia.

Dikatakan Mantan Ketua MPR RI ini, demokrasi semacam pasar bebas bagi masyarakat.

Di mana, orang bisa memilih ide-ide yang ditawarkan oleh setiap capres maupun cawapres.

"Terus nanti akan kelihatan yang miring ke barat kelihatan, miring Cina kelihatan yang Indonesia juga kelihatan," aku dia.

"Bahkan akan memusuhi kelompok bangsa itu juga jangan dipilih," paparnya.

Amien Rais juga menyinggung mengenai transparansi penghitungan suara pada Pilpres 2024.

Amien Rais mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi bisa menghitung hasil pemilihan suara.

"Saat ini model pemilihan umum kan KPU, saya usulkan yang menghitung KPU ditambah partai-partai, partai politik juga banyak yang ahli IT. Akan lebih adil dan fair," katanya.