PKS Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan, Dana Rp289 Miliar Tidak Tepat Sasaran

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menghentikan program Kartu Prakerja.

Politisi PKS itu berasalan karena dalam program itu kerap ditemukan penggunaan anggaran negara yang tak tepat sasaran. 

"Program yang baik tanpa pelaksanaan yang baik dampaknya hanya akan menghamburkan anggaran," ujar Kurniasih kepada Kompas TV, Kamis (26/5/2022). 

Dia juga mengungkapkan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana sebesar Rp 289,5 miliar dari program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran yang menunjukkan manajemen Kartu Prakerja tak pernah dievaluasi.

Baca juga: Rp 6,93 Triliun Dana Bansos Salah Sasaran, BPK Minta Kemensos Perbaiki Data

Temuan BPK itu semakin menguatkan rekomendasi KPK yang sebelumnya meminta agar program kartu prakerja dihentikan. Proses evaluasi yang dijanjikan pemerintah terhadap program ini ternyata tidak menemukan hasilnya. 

"Dulu program pelatihan dihentikan alasannya untuk evaluasi, lalu ada rekomendasi KPK agar program ini dihentikan jawaban dari pemerintah sama akan melakukan evaluasi. Berjalan hingga kini tervalidasi jika proses perbaikan terhadap program ini tidak berjalan," katanya.

Kurniasih mengingatkan agar catatan-catatan dari lembaga penegak hukum dan auditor pemerintah tidak dianggap angin lalu. 

Sebab bagi program yang dianggarkan hingga Rp 20 triliun ini, adanya dana yang tidak tepat sasaran hingga ratusan miliar mengindikasikan jika pengelolaan program ini carut marut. 

"BPK bisa menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan penegak hukum apakah ada unsur kerugian negara di dalamnya? Sebab ini tidak main-main, kita sedang menggunakan anggaran negara dalam kondisi sulit." 

"Hati-hati menggunakan anggaran sementara rakyat terus ditarik berbagai iuran, kenaikan pajak hingga kenaikan harga bahan pokok," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut Atasi Masalah Minyak Goreng, PKS: Ini Tidak Sehat

Sebelumnya, BPK meminta pemerintah mengevaluasi program Kartu Prakerja. Alasannya, pihak BPK menemukan penyaluran bantuan program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran sebesar Rp289,5 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Ke-23 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021—2022, di Gedung DPR, Selasa (24/5/2022).

"Bantuan program Kartu Prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,5 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran," kata Isma.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News