Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Minyak Goreng, PDI-P dan PKS Kompak Sebut Menteri Segala Urusan

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo kembali memberikan tugas baru untuk  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi mengurusi masalah minyak goreng.

Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi masalah minyak goreng ini menimbulkan kritk dari beberapa pihak.

Kritikan tersebut kompak diberikan anggota DPR RI dari PDI-P dan PKS.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu menganggap, penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan makin menegaskan posisi ‘perdana menteri’ dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Di Balik Dibukanya Kembali Keran Ekspor Minyak Goreng

Masinton Pasaribu menilai, penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan menjadi bentuk sentralisasi jabatan terhadap menteri.

“Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan. Sentralisasi banyak jabatan terhadap seorang menteri,” katanya dihubungi Tribunnews, Selasa (24/5/2022).

“Ini menegaskan adanya posisi ‘perdana menteri’ meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik,” sambungnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan hal serupa.

Ia bilang, Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk  Jokowi menangani masalah minyak goreng makin menegaskan posisi Luhut sebagai ‘menteri segala urusan’.

“Tapi itu (penunjukan Luhut oleh Jokowi) itu hak presiden. Secara organisasi tidak sehat,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Kata Mardani, seharusnya dalam penunjukan menteri untuk menangani suatu masalah diharapkan sesuai dengan latar belakang profesi.

“Masing-masing sudah ada portofolio masing-masing. Jadi kelihatan berantakan pengaturannya,” jelasnya.

Baca juga: Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng, Mulai 23 Mei 2022. Klaim Harga Migor Mulai Turun

Mardani menilai apa yang dilakukan Jokowi dengan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah sesuatu yang salah.

“Tidak salah (penunjukan Luhut). Niatnya mungkin biar harga (minyak goreng) bisa segera turun,” katanya lagi.

Untuk diketahui, minyak goreng masih menjadi soal karena harganya yang masih saja tinggi dan stoknya langka di pasaran.

“Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip Tribunnews dari YouTube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5/2022).

Luhut Binsar Pandjaitan juga memiliki harapan agar permasalahan minyak goreng agar segera tuntas.

“Kita berharap itu bisa nanti tidak terlalu lama kita selesaikan,” ujarnya.

Seperti dikutip dari Kompas.com Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi mengungkapkan, Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

“Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa dan Bali,” ujarnya, Senin (23/5/2022).

Menurutnya, tugas yang diemban Luhut Binsar Pandjaitan tidak dikerjakan sendiri.

Luhut Binsar Pandjaitan akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator.

Baca juga: Setelah Minyak Goreng, Pemerintah juga akan Larang Ekspor Nikel dan Bauksit

Selain itu, ini juga ikut melibatkan kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini serta akan terus melakukan parallel meeting terkait hal ini,” ujarnya.

Dikatakannya, pengawasan pemerintah tersebut akan menggunakan aplikasi digital.

Hal ini, untuk menangani persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.

“Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,” pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP dan PKS Kritik Luhut Tangani Masalah Minyak Goreng, Sebut Menteri Segala Urusan

Baca berita terbaru  Tribunjambi.com di Google News