Jokowi Minta Luhut Urus Minyak Goreng, PKS Sebut Presiden Sudah Frustasi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyebut, penunjukan Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani gejolak harga minyak goreng berpotensi melanggar UU

Istimewa
Luhut Binsar Panjaitan bersama Presiden Joko Widodo. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menangani gejolak harga minyak goreng.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menyebut, penunjukkan itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 itu telah diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.

"Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022)

Menurutnya, kalau seperti ini, menyerahkan tanggung jawab kebijakan masalah minyak goreng kepada Luhut Binsar Pandjaitan, justru terkesan meminggirkan peran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Ia menilai penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan itu seperti cerminan sikap frustasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal migor yang kebijakannya berkali-kali gagal.

"Sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi presiden," kata dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Menjadi King Maker di Pilpres 2024, Ini Alasannya

Selain itu, penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan, bahwa ia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal.  

"Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis. Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," ujarnya. 

Menurut Mulyanto, penunjukan ini terkesan amat politis. Apalagi Menko Perekonomian dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya. 

"Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian.  Dalam bahasa terangnnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini," tuturnya.

"Selain itu, dengan kembali menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan kewajiban mengikuti harga domestik domestic price obligation (DPO) untuk crude palm oil (CPO) dan menghapus subsidi minyak goreng curah dan memindahkan tanggungjawab terkait minyak goreng curah dari Menteri Perindustrian menjadi kembali kepada Menteri Perdagangan, makin memperkuat spekulasi tersebut," sambung dia.

Baca juga: Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Minyak Goreng, PDI-P dan PKS Kompak Sebut Menteri Segala Urusan

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

Hal ini dikatakan Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada Sabtu (21/5/2022).

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," ujar Luhut seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (23/5/2022). 

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved