BPK Temukan Bansos Era Jokowi Berpotensi Rugikan Negara Rp6,93 Triliun, Banyak Salah Sasaran
BPK mengungkap tiga jenis bantuan sosial (bansos) di era pemerintah Joko Widodo yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan negara Rp6,93 triliun.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap tiga jenis bantuan sosial (bansos) di era pemerintah Joko Widodo yang tidak tepat sasaran berpotensi merugikan negara Rp6,93 triliun.
Laporan hasil pemeriksaan semester II BPK tahun 2021 menyebutkan penetapan dan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), banyak yang tidak sesuai ketentuan.
Anggota BPK Achsanul Qosasi dalam wawancaranya di program Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV mengatakan bahwa dana Rp6,93 triliun tersebut disebabkan dari tiga persoalan.
Pertama, sebanyak Rp5,5 triliun dana disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Jadi dari Rp120 triliun bansos, kami akan lakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS," terang Achsanul.
Baca juga: Bansos PKH Tahap II Cair Bulan Ini, Begini Cara Cek-nya
BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut.
"Kemensos harus sebut, kalau orangnya ada, masukkan ke dalam DTKS, kemudian BPK menguji data-data yang diberikan," kata Achsanul.
Kedua, sekitar Rp700 miliar diberikan kepada warga dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa dipadankan dengan NIK penerima bansos.
"NIK-nya ada, tetapi tidak bisa dipadankan. Kan kita padanannya NIK, jadi orang ini tidak berhak," sambung Achsanul.
Terakhir, Achsanul menambahkan, ada NIK ganda atau orang yang sudah meninggal masih mendapatkan dana bansos.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan fenomena puncak gunung es dari sulitnya upaya menyalurkan dana sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat.
Baca juga: Kok Bisa Istri Doddy Sudrajat Dapat Bansos, Nama Menteri Risma Langsung Disindir: Usahanya Apaan?
"Perlu satu data yang sama, lalu program yang betul-betul transparan dan berkesinambungan, serta partisipasi masyarakat," katanya.
Berita ini telah tayang di Kompas.tv
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
