Persoalan Koperasi BAM, Kejari Muaro Jambi Menduga Ada Mafia Tanah

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Puluhan anggota Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mendatangi kantor Kejari Muaro Jambi.

Kedatangan mereka untuk menyaksikan penandatanganan SK kepengurusan koperasi yang baru dibentuk. Penandatanganan ini dilakukan oleh Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro. Karena bupati berhalangan sehingga Kabag Hukum yang menggantikannya.

Sementara Kajari Muaro Jambi juga diwakilkan oleh Kasi Intelijen Kejari Muaro Jambi, Susilo.

"Mohon maaf, karena dalam waktu yang bersamaan ada kegiatan lain sehingga diwakilkan," kata Gartam Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang mewakili Bupati Muaro Jambi.

Katanya, dia akan mempelajarinya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan akan memanggil pihak terkait.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Muaro Jambi Susilo menyebut jika kehadiran masyarakat diterima dengan baik. Kata dia, Susilo pihaknya akan mengawal persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini.

"Kita akan kawal sampai selesai," kata pria yang baru dilantik kemarin sore itu.

Menurut Susilo, pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun dia menyarankan kepada anggota koperasi untuk melaporkan kasus ini menjadi kasus mafia tanah.

"Bisa kita bidik dengan mafia tanah. Tapi anggota koperasi belum mau. Tapi akan tetap kita tangani," kata Susilo lagi.

Domi ketua koperasi BAM yang dipilih ketua RAT menyebut jika mereka sangat kecewa sekali dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

"Kami kecewa. Kami datang kesini untuk menerima tanda tangan SK kami. Nayatanya beliau (bupati,red) tidak datang," kata Domi.

Jika dalam waktu dekat ini pihaknya tidak menerima kepastian, maka mereka akan melakukan aksi demo dikantor bupati dan dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi.

"Besok kami akan demo," katanya sambil menangis.

Beberapa waktu lalu, anggota Koperasi BAM melakukan RAT, disana mereka menggulingkan ketua yang lama dan diganti oleh Domi.

Setelah digulingkan, mereka membentuk kepengurusan yang baru, namun kepengurusan ini belum disahkan dan ditandatangani oleh pihak pemerintah.