Mosi Tak Percaya pada Wali Kota Depok Mohammad Idris, Diduga Politisasi KDS untuk Kepentingan PKS

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra.

Namun gerakan itu tak diikuti oleh anggota legislatif yang berasal dari Fraksi PKS.

Puluhan anggota DPRD yang melayangkan mosi itu berasal dari PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI. Mereka menduga program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi untuk kepentingan PKS.

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi menyebut, adanya mosi ini menyatakan bahwa rakyat Depok tak percaya kepada kepemimpinan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," ujar Babai seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PDI-P Ikravany Hilman mengatakan, KDS merupakan kebijakan lama yang setiap tahun perluasan programnya selalu diperjuangkan oleh legislatif.

Baca juga: Mobil Hancur Ditabrak KRL di Depok, Ustaz Ahmad Yasin Baca Takbir 3 Kali dan Selamat

Namun, ia menuding Pemerintah Kota Depok tak pernah mengembangkan program tersebut. 

"Bahkan dalam beberapa kesempatan DPRD Depok harus berdebat dengan Pemkot karena Pemkot enggan memperluas jaminan sosial ini. Nah ketika diluncurkan program KDS, janjinya adalah satu kartu, ada tujuh manfaat." 

"Yang kami bayangkan adalah ada perbaikan sistem kesejahteraan sosial. Alih-alih perbaikan, malah tambah ruwet," katanya. 

Selain itu, kata dia, KDS saat ini tidak memperbaiki sistem jaminan sosial, tetapi menjadi program yang dimanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan tertentu. 

"Jadi sebetulnya kami gugat ini karena ternyata program KDS tidak berupaya untuk memperbaiki seluruh sistem jaminan sosial ini, tapi malah bikin ruwet karena ada agen-agen politis di dalamnya," kata Ikra.

Baca juga: Anggota DPRD dan Kadishub Depok Jadi Mafia Tanah, Berusaha Rebut Tanah Jenderal TNI

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News