Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Menurun Tajam, Ternyata Ini Penyebabnya

TRIBUNJAMBI.COM - Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei terhadap kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo.

Survei ini digelar pada 14-19 April 2022 menggunakan metode multistage random sampling.

1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka langsung.

Margin of error kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam rilis survei yang digelar Selasa (26/4/2022), kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun tajam dalam dua bulan terakhir.

"Ya, trennya memang ada penurunan," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi saat menggelar konferensi pers secara daring, Selasa.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia terbaru, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi berada di angka 59,9 persen.

Sebanyak 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Sedangkan responden yang merasa kurang puas mencapai 30,5 persen. Serta tidak puas sama sekali sebanyak 8,1 persen.

November 2021 lalu, kepuasan masyarakat terhadap presiden mencapai 72 persen.

Desember 2021 turun di angka 71,4 persen. Januari 2022, angka kepuasan responden terhadap presiden kembali naik menjadi 75,3 persen.

Tapi, Februari 2022 angkanya turun menjadi 71 persen.

Burhanuddin Muhtadi bilang, ada sejumlah hal yang mempengaruhi angka kepuasan masyarakat terhadap presiden seperti kondisi politik, hukum, keamanan, dan pemberantasan korupsi.

"Dari sekian banyak evaluasi, umumnya evaluasi ekonomi yang paling punya korelasi kuat," katanya.

Dikatakannya, peningkatan harga kebutuhan pokok (38,9 persen) menjadi alasan paling utama responden tidak puas pada kinerja Jokowi.

Alasan lain, yakni presiden dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil (9,7 persen).

Responden juga tidak puas pada kinerja presiden karena pemberian bantuan dinilai tidak merata atau tidak tepat sasaran (8,0 persen), terjadinya ketimpangan pendapatan (5,7 persen), dan minimnya lapangan kerja dibarengi banyaknya pengangguran (5,2 persen).

Faktor-faktor lainnya yakni responden menilai penegakan hukum tidak adil (4,3 persen), kemiskinan tidak berkurang (3,6 persen), utang negara semakin tinggi (3,5 persen), dan politik tidak stabil (3,4 persen).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Terus Turun Sejak Bergabung ke Pemerintahan Jokowi, Ini Kata Pengamat

Baca juga: Elektabilitas Jokowi Terus Merosot Jika Pemilihan Presiden Digelar Saat Ini

Baca juga: Survei Terbaru Pilpres 2024 Berpotensi Dua Putaran, Suara 3 Pasangan Ini Berimbang