Kebijakan Pendapatan dan Belanja Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pada bulan Januari dan Februari 2022, kondisi perekonomian di Provinsi Jambi terus membaik, Hal tersebut dapat diamati dari capaian penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 13 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi mengambil berbagai kebijakan yang ditujukan untuk terus menstimulus perkembangannya.

Kebijakan tersebut terus mengalir, baik dari sisi Belanja maupun Pendapatan APBN.

Supendi Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi menyampaikan dari sisi pendapatan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagi para Wajib Pajak (WP) pelaku usaha merupakan salah satu isu strategis yang terus disosialisasikan melalui kunjungan ke HIPMI, DPRD, pedagang pasar, WP strategis (sawit), dan pengusaha besar di daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja, Dana Desa yang dialokasikan untuk masyarakat desa di Provinsi Jambi, termasuk di dalamnya BLT Dana Desa, mulai tersalurkan dan dirasakan manfa'atnya.

"Dukungan kepada UMKM juga sedang disiapkan Kementerian Keuangan di Provinsi Jambi melalui program lelang UMKM yang diharapkan dapat terlaksana secara periodik dan dapat memantik kegiatan perekonomian melalui indsutri kreatif," jelasnya.

Untuk cpaian penerima'an, selama bulan Februari 2022, penerimaan perpajakan (dalam negeri) mencatatkan realisasi sebesar Rp310,63 miliar.

Sementara itu, capaian penerimaan kepabeanan (perpajakan luar negeri) mampu terealisasi sebesar Rp19,47 miliar. Penerimaan bea dan cukai tersebut meninggalkan catatan yang baik, di mana ekspor komoditas batu bara dan kelapa bulat tumbuh positif.

"Catatan tersebut diharapkan mampu diikuti komoditas karet, cangkang kelapa sawit, serta pinang yang menjadi komoditas utama ekspor di Provinsi Jambi. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Hibah berhasil terealisasi sebesar Rp2,39 miliar," tambahnya.

Total penerimaan Negara di Provinsi Jambi selama bulan Februari 2022 sebesar Rp.332,49 miliar.

"Meskipun dinilai cukup tinggi, terdapat beberapa potensi penerimaan yang mampu diraih oleh pemerintah. Salah satu upaya Kementerian Keuangan dalam mendukung hal tersebut adalah mengadakan PPS bagi WP yang belum mengungkapkan hartanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Program ini dilaksanakan sejak 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada 30 Juni 2022," lanjutnya.

"Dari sisi belanja, selama bulan Februari 2022, sebesar Rp1.344,11 miliar telah direalisasikan di Provinsi Jambi, belanja tersebut terdiri dari Rp367,52 miliar belanja pemerintah pusat (BPP) yang dilaksanakan oleh instansi vertikal pemerintah pusat di Provinsi Jambi serta Rp1.157,86 miliar belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp785,15 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp152,07 miliar, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Non-Fisik) dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyasar 2.977 sekolah dengan 530.954 siswa sebesar RpRp181,27 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp33,77 miliar," ucapnya.

Terus meningkat, TKDD sampai dengan bulan Februari 2022 yang telah disalurkan oleh APBN kepada pemerintah daerah di Provinsi Jambi senilai Rp2.129,29 miliar mengambil porsi sebesar 90,37 persen dari total pendapatan APBD.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat terus berperan dalam mendukung pelaksana'an kinerja pemerintah daerah," tambahnya.

Dana Desa yang mulai tersalurkan di bulan Februari diawali oleh realisasi pada 118 desa lingkup Pemerintah Daerah Kab. Muaro Jambi.