DPRD Usulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi, Masnah Minta Maaf

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - DPRD Muaro Jambi menggelar rapat paripurna Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi masa Jabatan 2017-2022 digelar, Rabu (30/3), kemarin.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti, itu dihadiri langsung oleh Bupati Muaro Jambi Masnah Busro didampingi Wabup Bambang Bayu Suseno.

Bupati Masnah dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2017-2022.

Dirinya berharap silaturahmi yang telah terjalin akan terus berlanjut meskipun tidak lagi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi.

Melalui momentum tersebut, Masnah juga menyampaikan gambaran mengenai program pembangunan yang telah dilaksanakan dan sederet prestasi yang ditorehkan selama 2021 dalam penyampaian LKPJ.

"Memang selama lima tahun kepemimpinan kami bersama pak BBS, masih ada yang belum terpenuhi, tapi kami yakin kepemimpinan Pj Bupati selama dua tahun kedepan program kita yang tertunda bisa bersinergi dan membawa perubahan bagi Muaro Jambi," kata Masnah.

Berkat usaha dan kerja keras bersama, berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2021 Kabupaten Muaro Jambi mampu mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Berbagai prestasi yang telah diraih selama tahun 2021, diharapkan menjadi evaluasi guna peningkatan hasil pelaksanaan pembangunan bagi upaya kita semua kedepan dalam pencapaian target-target pembangunan yang belum tercapai," katanya.

Adapun berbagai penghargaan yang telah diraih pada tahun 2021 antara lain menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan berupa piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-7 (tujuh) kalinya pada laporan keuangan tahun anggaran 2020.

"Dimana dalam lima tahun terakhir kabupaten Muaro Jambi mendapatkan penghargaan WPT berturut-turut 5 (lima) kali," bebernya.

Selain itu, menerima piagam penghargaan kabupaten terbaik kedua di Provinsi Jambi yang dinilai sukses dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa tahun 2021 dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

"Selanjutnya menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan HAM atas peran dan dukungan dalam penyediaan tanah dan bangunan beserta sertifikat hak milik sebagai barang milik negara kementrian hukum dan HAM untuk unit layanan Paspor Muaro Jambi," tuturnya.

Dikatakan Masnah, capaian-capaian dalam penyelenggaraaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang ddjelaskan dalam LKPH ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Karena prosedur yang berlaku sesuai norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Muaro Jambi, secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama," ungkapnya.

Sementara itu, tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2021, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan visi dan misi kabupaten Muaro Jambi dapat lebih berkualitas