Selama Reses, Ketua DPRD Provinsi Jambi Temukan Masyarakat Belum Terima Bantuan Sosial Rutin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Database masyarakat penerima bantuan sosial di Provinsi Jambi di minta oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto untuk di update. Ini setelah beberapa kali reses dirinya mendapat laporan dan secara langsung memverifikasi laporan yang masuk terhadapnya.

Edi Purwanto menyebut telah memverifikasi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial namun ternyata belum pernah mendapatkan bantuan rutin dari program Kementerian sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

"Saya kemarin sempat reses di RT 31 Kelurahan Rawasari, mirisnya saya juga menjumpai Nenek Rosmiyati yang sudah renta dan dirawat oleh cucunya,"ungkapnya.

"Hampir sama dengan kasus sebelumnya di Aur Duri, Nenek tersebut juga belum mendapat PKH. Kita tidak tahu seperti apa persoalannya sehingga beliau tidak mendapatkan PKH ini," terangnya.

Terhadap hal ini, Edi sangat menginginkan dalam waktu dekat Dinas Sosial yang terkait dengan hal ini, untuk bisa mengupdate data masyarakat penerima bantuan sosial dari program kementerian sosial. Sehingga ini diharapkan bisa menjadi data real penerima bantuan.

"Karena kita ketahui data ini yang akan menjadi acuan untuk masyarakat penerima bantuan. Jika memang memungkinkan dalam waktu dekat kita akan panggil pihak terkait dalam persoalan ini," tegasnya.

"Sehingga sama-sama kita ketahui apa kendalanya, apa permasalahannya, termasuk dengan data PKH ini. Kita sangat minta untuk untuk mendata secara menyeluruh masyarakat jambi yang betul-betul membutuhkan, sehingga bantuan sosial tepat sasaran,"pungkasnya.

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi akan Bentuk Pansus PETI dan Batu Bara, Ini Kata Edi Purwanto

Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Minta Pemerintah Turun untuk Stabilkan Harga Minyak Goreng

Baca juga: Pemerintah Cabut Subsidi Minyak Goreng, DPRD Provinsi Jambi Desak Pemerintah Pikirkan Nasib Warga