Saat Luhut dan Mahfud Beda Suara Soal Pemilu, PKS: Jokowi Tidak Pegang Kendali Kabinet

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD beda suara terkait isu penundaan Pemilu 2024.

Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim wacana menunda Pemilu 2024 didukung oleh masyarakat.

Sementara, sikap pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut tak ada rencana menunda pemilu.

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, menunjukkan masalah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Kami menilai Presiden Jokowi sejak awal memang terlihat tidak firm dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah," katanya dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, lemahnya kepemimpinan Jokowi menyebabkan menteri-menterinya tidak bekerja dengan apa yang menjadi visi Jokowi.

Sehingga, kata Nabil Ahmad Fauzi, pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi menteri menjadi anomali.

Selain itu, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," ujar Nabil Ahmad Fauzi.

Padahal, gagasan mengenai penundaan pemilu jelas mengkhianati konstitusi hasil gerakan reformasi tahun 1998.

"Karena itu, kami mendesak Presiden untuk tegas dan berani, jangan ambigu. Segera keluarkan sikap dan pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," Nabil Ahmad Fauzi  mengatakan.

Sebelumnya, dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut Binsar Pandjaitan bilang, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Sedangkan Mahfud MD menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca juga: Elite Politik Usulkan Pemilu Ditunda, Mantan Pimpinan KPK: Seperti Keledai Politik

Baca juga: Kritikan Pedas Busyro Muqoddas Soal Isu Penundaan Pemilu: Tak Ada Malu, Seperti Keledai

Baca juga: PDI-P Tak Mau Disalahkan Soal Usulan Pemilu 2024 Ditunda, Ucapan Luhut Dikritik