PDI-P Kritik Luhut Soal Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Hasto: Bicara Dalam Kapasitas Apa

TRIBUNJAMBI.COM - Menko Marinves Luhut Pandjaitan diminta untuk klarifikasi soal pemilih Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto bilang, pihaknya mengajak semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo jangan memiliki pendapat berbeda dengan presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

Menurut Hasto Kristiyanto, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto soal pernyataan Luhut Pandjaitan yang klaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” katanya, Senin (14/3/2022).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” sambung Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden jangan membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Sebab, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi

Hasto Kristiyanto bilang, Luhut sebaiknya refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Harusnya, politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Hharus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” katanya.

“Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Bisa Ciptakan Krisis, PDI-P Tetap Tegas Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi. PDI-P akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” katanya.