Beni Dipilih Jadi Ketua Partai Pelita, Sebut Omongan Din Bagaikan Sabda Yang Susah Ditolak

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum PP Muhammadiyah menunjuk Beni Pramula sebagai ketua Partai Pelita.

Pengukuhan pengurus Partai Pelita dilakukan di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Senin (28/2/2022).

Beni Pramula bercerita saat dirinya dipilih oleh Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum Partai Pelita.

Beni Pramula bilang, Din Syamsudiddn yang menjabat Ketua Majelis Permusyawararan (MPP) Partai Pelita menyampaikan, dirinya adalah satu di antara calon ketua umum.

Hal itu disampaikan Din Syamsuddin dalam pidato politiknya usai pengukuhan jajaran pengurus Partai Pelita.

"Pak Din bilang Anda salah satu calon ketua umumnya dari beberapa calon yang diusulkan oleh MPP. Saya menyampaikan saya bingung karena Prof Din ini,  seangkatan saya waktu beliau Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat pusat," kata Beni Pramula.

Menurut Beni Pramula, MPP Partai Pelita pada akhirnya memilih dirinya untuk memimpin partai tersebut.

Beni Pramula sempat bingung dengan keputusan yang memilihnya sebagai Ketua Umum Partai Pelita.

Namun, Beni Pramula percaya dengan pengalaman dan integritas Din Syamsuddin, tanpa pilir panjang menerima tawaran menjadi Ketua Umum Partai Pelita.

"Kalau Prof Din ngomong itu bagi saya bukan hanya titah tapi bagaikan sabda yang susah ditolak," katanya

"Saya yakin ketika Prof Din yang menghubungi, bahwa ini adalah panggilan jihad fisabillillah, panggilan untuk agama, panggilan untuk bangsa dan negara dan pantang untuk saya menolak panggilan," ujar Beni Pramula.

Landasan Pendirian Partai

Partai Pelita berdiri berangkat dari kegelisahan dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini cenderung terpolarisasi dan lebih mengedepankan perbedaan ketimbang usaha dalam mencari persamaan.

Beni Pramula mengatakan, pihaknya hadir untuk dapat mengakomodir perbedaan golongan, generasi, daerah, suku dan keyakinan yang ada, serta menjadi harapan bagi rakyat, menuju Indonesia yang adil dan makmur. 

“Perjalanan sejarah pencapaian cita-cita kemerdekaan hingga saat ini belum secara sempurna mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu masih diperlukan kerja keras dari segenap elemen dan komponen bangsa untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan, dalam suatu wawasan persatuan dan kebersamaan yang berkeadilan,” katanya.