Ponpes di Batanghari Baru Setahun Pimpinan Terjerat Asusila, Terungkap Izin Operasional Belum Ada

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-

Kasus asusila ulah dari pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) inisial MNH (22) terhadap seorang santriwatinya, menjadi perhatian Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Batanghari.

Pendirian Ponpes tersebut ternyata belum memiliki izin operasional.

Diketahui, MNH mengelola Tahfidz Quran yang berlokasi di Kecamatan Pemayung.

Setelah ditelusuri, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Kabupaten Batanghari, Raden Abdussomad pada Senin (21/2/2022) dipastikan pendirian pesantren belum memiliki izin dan belum terdaftar. 

“Ponpes itu, belum miliki izin operasional atau belum terdaftar di Kemenag RI,” katanya.

Namun demikian, Ponpes tersebut sebetulnya sudah mempunyai izin yayasan dari Kementrian Hukum dan HAM. Akan tetapi di Batanghari, Ponpes itu belum secara resmi terdaftar di Kemenag.

“Syarat untuk mendaftarkan pesantren, itu sudah beroperasi selama dua tahun. Sedangkan Ponpes ini baru berjalan satu tahun,” ujarnya.

Walau begitu, ia mengakui pemilik Ponpes telah melaporkannya kepada Kemenag Batanghari. 

Terkait kasus asusila ini, pihaknya akan membentuk Tim Pemantauan terhadap izin Ponpes sehingga pengawasannya mudah dilakukan dan tidak ada lagi kejadian yang serupa di Batanghari.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut memasukan anaknya ke Ponpes. Sebab tidak semua oknum tenaga pengajar maupun lainnya melakukan tindakan tidak senonoh tersebut,” katanya.

Sebagai tambahan informasi belakangan ini Satuan Reskrim Polres Batanghari melalui Unit PPA telah mengamankan pelaku pelecehan seksual inisial MNH pada Kamis (17/2/2022) setelah orangtua santri melaporkan anaknya menjadi korban pelecehan.

Penangkapan tersebut berdasarkan LP/B/21/II/2022/SPKT/RES Batanghari pada 16 Februari 2022.

Pelaku berinisial MNH itu sehari-hari mengajar di Ponpes yang berlokasi di Kecamatan Pemayung. 

Setidaknya ada 40 santri dari berbagai daerah di Batanghari belajar di sana.

“Sudah hampir setahun lebih Ponpes itu didirikan. Keterangan dari persatuan Ponpes di Batanghari memang pesantrennya belum terdaftar namun kegiatan atau aktivitas untuk belajar tentang keagamaan di tempat ini, terjadi,” ujar Kapolres Batanghari AKBP M Hasan.

Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada 11-12 Februari 2022 kemarin.

Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap santriwatinya sebanyak dua kali.

Hasan mengungkapkan modusnya melakukan rukiah.

Namun, di balik kegiatan itu yang bersangkutan melakukan perbuatan tidak pantas.

“Pelaku memeluk korban, mencium pipi kiri korban beserta memegang dadanya khususnya dibagian sensitif. Kegiatan yang sama terulang dihari berikutnya,” ucapnya.

Menerima tindakan tidak senonoh tersebut lantas korban keluar dari Ponpes untuk melapor kepada orang tuanya bahwa dirinya telah dilakukan pelecehan oleh MNH yang sebagai pengasuh, pimpinan di tempat dia mencari ilmu.

“Korban, saya nyatakan masih virgin karena tim penyidik sudah melakukan visum di RSUD Hamba Muara Bulian. Hasilnya tidakada selaput yang robek artinya belum pernah terjadi persetubuhan,” tegasnya.

Adanya kasus tindak pidana pencabulan terhadap santrinya ini, MNH melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Jo pasal 76E  UU RI Nomor 35 tabun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Untuk ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar," pungkasnya. (*)

Baca juga: Daftar Tunggu CJH Asal Batanghari Capai 4.837, Kemenag Masih Menunggu Informasi dari Pusat

Baca juga: Air Sungai Batanghari Naik, BPBD Sebut Kiriman dari Hulu