Pemerintah Pusat Akan Hapus Tenaga Honorer Pada 2023, Ini Tagngapan Anggota DPRD Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi menanggapi rencana pemerintah pusat dengan meniadakan tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang.

Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Hapis Hasbiallah bilang, jika rencana itu baik, tentu dirinya menyambut dengan baik.

Namun, sebaliknya Hapis Hasbullah minta pemerintah pusat lakukan kajian ulang.

Isu itu, belum diketahui benar adanya, itu hanya sebagai wacana. Bisa saja mereka menghapus tenaga honorer akan gantikan menjadi PPPK.

"Sepanjang itu baik menurut pemerintah pusat, kita sambut dengan baik. Jika menghilangkan tenaga honorer tanpa berikan solusi. Kita selaku DPRD Provinsi Jambi minta pemerintah pusat harus dipikirkan kembali," kata Hapis Hasbiallah, Senin (7/2/2022).

Hapis Hasbullah mengatakan, wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer tanpa melakukan pergantian ke PPPK dikhawatirkan menimbulkan dampak yang negatif.

Dengan kondisi ekonomi belum stabil tengah Covid-19, jika honorer ditiadakan tanpa diangkat menjadi PPPK sangat disayangkan.

Bisa saja berdampak pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas.

"Namun pemerintah memberikan solusi penghapusan tenaga honorer diganti ke PPPK ya kita setuju, sepanjang itu baik," ujar Hapis Hasbiallah.

Untuk diketahui di lingkup Pemprov Jambi saat ini ada sebanyak 2.800 tenaga honorer di semua OPD dan 6 ribu tenaga honorer sebagai guru.

Sementara, gaji yang diterima PPPK sama dengan gaji ASN dan itu ditanggung juga ke anggaran daerah. Namun untuk jaminan pensiun dan hari tua tidak didapatkan PPPK.

Baca juga: Tim Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi akan Panggil Pihak Ketiga Pengelolaan Aset Daerah

Baca juga: Hapis Hasbullah Dukung Pemprov Jambi Bentuk Tim Teknis Jalan Khusus Angkutan Batubara

Baca juga: Edi Purwanto Harapkan Hasil Rekomendasi Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi Jadi Win-win Solution