Breaking News:

Penjualan Tanah HPL Pemprov Jambi di Lahan WTC Sesuai Prosedur, Dijual Rp 1,2 Jutaan Per Meter

Pemindahan Hak Atas Tanah di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi Hak Guna Bangun PT PT. Simota Putra Prayuda (SPP) kepada orang pe

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/Samsul Bahri
Rapat pansus PT SPP bersama DPRD Provinsi Jambi soal HGB Mal WTC Batanghari Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemindahan Hak Atas Tanah di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi Hak Guna Bangun PT Simota Putra Prayuda (SPP) kepada orang perorangan disebut telah melalui prosedur.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bakeuda Provinsi Jambi, Agus Pirngadi dalam Rapat Pansus DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (15/1/2022).

Jawaban ini diberikan karena adanya pertanyaan dari anggota Pansus DPRD Provinsi Jambi, Akmaluddin.

Ia mempertanyakan dasar HGB diatas HPL tanah pemerintah dipindah tangankan dan menjadi hak milik.

Terhadap hal ini, Agus membacakan arsip perjanjian Pemprov dengan PT SPP, dimana diterangkan bahwa terkait dengan pelepasan Hak Atas Tanah di Hak Pengelolaan (HPL) nomor 11 dengan luasan sekitar 8000 meter bahwa ada surat Gubernur yang membahas hal tersebut.

"Ada surat gubernur mengenai persetujuan pelepasan hak atas tanah milik pemprov dan surat tentang persetujuan pelepasan luas hak atas tanah dengan cara ganti rugi kepada investor di tunjukkan kepada dprd dan dprd Provinsi Jambi menindaklanjuti," terangnya.

Terhadap hal ini, kata Agus bahwa tertanggal 8 Juni 2006 DPRD menindaklanjuti surat tersebut yang intinya bahwa permohonan tersebut dengan lahan seluas 10.308 tidak perlu lagi adanya permohonan karena telah di tetapkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jambi.

"Kemudian untuk tanah yang diganti rugi oleh PT SPP, luasannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu 8.751 meter dengan harga permeter persegi Rp1.280.000, yang prinsipnya di setujui. Sementara untuk sisa sekitar 1.628 meter persegi di gunakan untuk fasilitas umum yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemda,"pungkasnya.

Baca juga: Komisi 4 DPRD Kota Jambi akan Soroti Dua OPD Ini Selama Program Kerja 2022

Baca juga: Komisi 4 DPRD Kota Jambi Siapkan Program Kerja 2022

Baca juga: Doddy Sudrajat Tolak Panggilan Komnas Perlindungan Anak : Itu Bentuk Kesombongan

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved