Pemilu 2024
Partai Perkasa, Partai Baru Yang Punya Target Bisa Lolos Menjadi Peserta Pemilu 2024
Partai Perkasa menjadi partai baru yang siap untuk meramaikan pesta politik pada Pemilu 2024 mendatang
TRIBUNJAMBI.COM - Satu lagi partai baru muncul menjelang Pemilu 2024.
Yakni Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Partai Perkasa).
Partai Perkasa telah menerima surat keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Keamanan (Ditjen AHU Kemenkumham) sebagai partai politik yang berbadan hukum.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Partai Perkasa Eko S Santjojo di Gedung Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).
"Hari ini kami dari Partai Perkasa, hadir ke Kemenkumham untuk mengambil SK penetapan badan hukum Partai perkasa sebagai partai politik," katanya.
Eko S Santjojo menjelaskan, Partai Perkasa dulunya bernama Partai Pelopor.
Partai Pelopor menggelar kongres pada 9 Oktober 2021 lalu di Jakarta dan resmi berganti nama menjadi Partai Perkasa.
"Awalnya dulu Partai Pelopor, kami udah dua kali ikut pemilu. Sekarang kita aktifkan kembali tapi dengan berganti menjadi Partai Perkasa. Apa itu Perkasa? Pergerakan Kebangkitan Desa [Perkasa]," Eko S Santjojo menjelaskan.
Target ke depan, Eko S Santjojo berharap Partai Perkasa bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
"Alhamdulillah sudah mendapat SK pengesahan dari Kemenkumham. Selanjutnya kami persiapan untuk masuk ke P4, peserta pemilu untuk ke KPU," ujarnya.
Ketua Majelis Tinggi Partai Perkasa Bonny Z Minang menambahkan, kehadiran Partai Perkasa menjadi satu instrumen politik yang fokus pada kepentingan desa.
Ia bilang, keberadaan desa seringkali terpinggirkan, bahkan hanya menjadi objek eksploitasi bagi kepentingan politik tertentu saja.
Untuk itu, kehadiran Partai Perkasa dapat menjadi alat politik bagi putra putri desa.
"Kami bikin partai bukan untuk kami. Membuka ya, sarana untuk putra putri terbaik desa. Dapat duduk di dewan perwakilan rakyat melalui mekanisme Pemilu tentunya harus punya partai kan. Partai ini kita memfasilitasi saudara-saudara kita di Desa," katanya.
"Ketika di DPR mereka dapat mengawal program pembangunan, ekonomi desa. Karena kalau desa tumbuh, otomatis pertumbuhan ekonomi secara nasional akan baik. Kan gitu," ujarnya.