Breaking News:

Ini 9 Perda yang Disahkan DPRD Bersama Pemda Batanghari pada 2021

Selama 2021 DPRD Kabupaten Batanghari bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari telah mengesahkan sembilan peraturan daerah (Perda).

Penulis: A Musawira | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Musawira
M Jaafar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN-Selama 2021 DPRD Kabupaten Batanghari bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari telah mengesahkan sembilan peraturan daerah (Perda).

Setidaknya dari sembilan Perda, ada satu Perda inisiatif DPRD Batanghari.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, M Jaafar mengatakan pihaknya bersama Pemda Batanghari pada 2021 sebanyak sembilan Perda yang disahkan.

"Perda pertama tentang RPJMD 2021-2024 karena ini berkaitan dengan visi misi kepala daerah terpilih. Dalam RPJMD ini dituangkan visi misi berkaitan dengan kebutuhan masyarakat," kata M Jaafar Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, Jumat (7/1/2022).

Apalagi ada 36 program kerja yang sudah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, itu harus dimasukan sehingga berhubungan dengan anggaran.

“Kalau tidak dimasukan menyalahi aturan yang ada makanya Perda RPJMD ini kita anggap penting. Kan ada 36 visi misi yang berkaitan dengan anggaran satu diantaranya dokter tangguh,” ujarnya.

Baca juga: Antisipasi Kiriman Banjir Sungai Batanghari dari Bungo, BPBD Muarojambi Minta Masyarakat Waspada

Program kerja Bupati dan Wakil Bupati harus dilaksanakan pada tahun ini. Misalnya dokter tangguh ini akan jemput bola, sesuai kebutuhan masyarakat bidang kesehatan.

Bidang pendidikan kata Jaafar juga dianggarakan oleh kepala daerah akan menempatkan tenaga pendidik di bidang keagamaan.

Sementara itu, Perda inisiatif dewan kata dia ada satu tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Perda ini sangat besar manfaatnya, setelah disahkannya.

Baca juga: Ratusan Warga Divaksinasi, Kejari Batanghari Bantu Pemda Naikan Capaian Target

“Kita lihat saat ini Batanghari termasuk daerah yang sedang giat-giatnya vaksinasi terhadap masyarakat. Sebelum ada Perda ini belum ada payung hukum untuk forkompimda menertibkan pelanggar protokol kesehatan,” pungkasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved