Kuliah Umum di UNH Jambi, Heri Budianto Bicara Pentingnya Media di Komunikasi Politik

TRIBUNJAMBI.COM - Pakar komunikasi politik DR Heri Budianto M.Si memberikan kuliah umum di Fisipol Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi, Senin (3/1/2022) siang.

Heri Budianto yang juga Dewan Pembina Aspikom ini memberikan kuliah umum dengan tema komunikasi politik, media dan opini publik. Kuliah umum tersebut diikuti mahasiswa/mahasiswi dan dosen-dosen ilmu komunikasi UNH Jambi.

Pada kesempatan tersebut, Heri Budianto memaparkan tentang pentingnya media dalam komunikasi politik. Dalam paparannya, Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana ini menjelaskan tentang pers, yang disebutnya sebagai pilar keempat demokrasi.

Heri Budianto juga menjelaskan tentang media sosial sebagai pilar ke 5. Ia bilang, media sosial itu personal, dan sumbernya diri sendiri dan bukan media massa.

Media massa beperan sebagai kontrol kepada tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatof. Pers di sini berhak untuk mengkritik dan mengawasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh penguasa. "Pesan saya sebagai mahasiswa harus kritis terhadap media," katanya.

Saat sesi pertanyaan, seorang mahasiswa bertanya pengaruh dampak negatif media terhadap mahasiswa serta pengaruh clickbait berita. 

Heri Budianto bilang, banyak dampak negatifnya. Mahasiswa harus jeli dalam menangkap setiap informasi atau berita.

"Contoh, jangan sembarangan menyebarkan berita yang belum tentu benar. Kita harus lihat dulu, jangan asal share. Bisa saja itu hoax. Jadi harus benar-benar menyaring informasi atau berita. Jadi kita harus cerdas terhadap media" ujarnya.

Pihak UNH Jambi mengucapkan terima kasih atas paparan dari DR Heri Budianto yang telah memaparkan pengalamannya sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi.

Baca juga: Partai Perindo Berikan Kesempatan Terbuka Bergabung Melalui Konvensi Rakyat

Baca juga: Sampaikan Arahan ke Pengurus, Ketua DPW Partai Berkarya: Jangan Sampaikan Politik Itu Jahat

Baca juga: Perindo Komitmen Lahirkan Anggota Dewan Peduli Masyarakat Melalui Konvensi Rakyat