Ganti Rugi Lahan Tol Trans Sumatera di Muarojambi Dinilai Tak Sesuai, Ngotot Gunakan Perda Lama

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI-Ganti rugi lahan warga Kabupaten Muarojambi yang dilintasi lahan tol trans Sumatera diprotes warga, tidak sesuai dengan harga pasaran.

Menyikapi hal itu, Kabag Penyelesaian Tapal dan Batas Setda Kabupaten Muarojambi M.Iqbal mengatakan.

Untuk ganti rugi lahan dan tanam tumbuh itu ditentukan oleh KJPP melalui keputusan Gubernur.

Sebab, peraturan tentang ganti rugi tanaman tumbuh di Kabupaten tidak ada yang terbaru.

"Ganti rugi ini bukan perda yang mengatur, tapi Keputusan gubernur atau keputusan bupati," kata M. Iqbal saat dikonfirmasi, Kamis (16/12/22).

Ia juga mengatakan, penetapan harga ganti rugi itu, murni dilakukan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pusat.

Kabupaten Muarojambi belum ada perda terbaru tentang atas dasar ganti rugi tanam tumbuh sejak 10 tahun yang lalu.

Seharusnya KJPP menerapkan nilai ganti rugi itu ketika melihat regulasi daerah tidak sesuai dan tidak terupdet, bisa mempertimbangkan kondisi harga saat ini.

"Aneh nya KJPP terlalu ngotot, menggunakan itu, wajar saja warga marah, seharus mereka membertimbangkan harga jual sekarang, jika tidak ada Perda, Pergub, NJOP, PBB dan zonasi juga bisa mereka gunakan literaturnya, kenapa harus nembak ke Perda, kan lucu," sebutnya.

Sementara Azhar dari pihak BPN Kabupaten Muarojambi juga mengatakan, penetapan harga itu pihak BPN dan dinas terkait tidak terlibat.

"Kita cuma inventarisasi dan identifikasi terhadap subyek dan obyek pengadaan tanah, terkait nilai ganti kerugian itu mutlak oleh KJPP," tutupnya.

(tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Jalan Tol di Muarojambi Tuai Masalah, Tim Auditor Diduga Gunakan Perda Tahun 2012

Baca juga: Sosialisasi Ruas Jalan Tol Jambi-Rengat, Bupati Tanjabbar Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga