Breaking News:

ASN di Tanjab Timur Harus Tahu, Ini Sebab Besaran TPP Berbeda

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengetahui jika besaran dan proses pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) berbeda-beda.

Penulis: Abdullah Usman | Editor: Teguh Suprayitno
Kompas.com/ Totok Wijayanto
Ilustrasi. 

Laporan wartawan tribunjambi.com, Abdullah Usman 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengetahui jika besaran dan proses pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) berbeda-beda.

Besaran penerima TPP bagi ASN disesuaikan dengan beban kerja atau prestasi kerja. 

"Perbedaannya ada yang mendapatkan kondisi dan prestasi, ada yang mendapatkan empat kategori, yakni beban kerja, prestasi kerja, kemudian kondisi kerja dan kelangkaan profesi," ujar Kabid Diklat, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai di BKPSDMD Tanjab Timur Arya, Jumat (3/12).

Lanjutnya, untuk akhir proses pencairan TPP juga sedikit mengalami perubahan, saat ini ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjab Timur. Dulunya, di BKPSDMD Tanjab Timur ada yang namanya TKD, yang dilakukan melalui proses verifikasi kepegawaian.

Untuk saat ini, proses verifikasinya ada di OPD masing-masing. Sehingganya dari OPD apabila sudah diverifikasi dengan baik dan benar, langsung bisa diusulkan ke bagian keuangan.

Dalam penerimaan TPP ini ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemkab Tanjab Timur. Diantaranya, untuk PNS yang baru masuk atau baru terdaftar sebagai pegawai di Kabupaten Tanjab Timur, jika yang bersangkutan pindahnya bertepatan dengan sudah disahkannya DPA, makan PNS itu tidak bisa menerima TPP di tahun berjalan, akan tetapi yang bersangkutan akan menerima TPP di tahun berikutnya.

Baca juga: Banyak Pasangan Tidak Paham, Pasangan Nikah Siri Bisa Urus Kartu Keluarga

"Terkait itu, tidak ada PNS yang protes jika yang bersangkutan masuk tapi DPA sudah disahkan yang membuat dia tidak bisa menerima TPP di tahun berjalan. Sebab, para PNS tentunya sudah mengetahui peraturan di setiap daerah yang akan menjadi tempat baru mereka bekerja," ungkap Arya.

Terpisah, Yani selaku Kasih Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjab Timur saat diwawancarai di ruang kerjanya menjelaskan, untuk Pagu anggaran keseluruhan terkait TPP di Kabupaten Tanjab Timur pada tahun 2020 sekitar Rp 61 miliar, dan untuk di tahun 2021 Rp 68 miliar.

Semenjak adanya Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan, hal itu tidak mempengaruhi terkait pencairan TPP PNS itu sendiri. 

"Untuk pembayaran TPP PNS ini alhamdulillah lancar setiap bulannya, tidak ada penundaan," singkatnya.

Untuk syarat-syarat pencairan TPP ini sendiri dilampirkan oleh OPD masing-masing, karena semua sudah diserahkan oleh pihak BKPSDMD kepada setiap kepala dinas.

Baca juga: Dinkes Tebo Butuh 500 Ribu Dosis Vaksin hingga Akhir Tahun

"Pencairan TPP PNS ini juga dilakukan secara non tunai, yaitu langsung ditransfer ke masing-masing rekening PNS yang menerimanya," jelasnya.

Yani juga menambahkan, jika ada PNS yang kinerja dan kedisiplinannya kurang, maka TPP nya akan dipotong sesuai besaran yang sudah ditentukan.

"Setiap PNS biasanya tidak sama dalam menerima besaran TPP itu. Misalnya ada PNS yang terlambat dilihat dari absensi yang diberikan setiap OPD, makan akan TPP nya akan dipotong dari Pagu masing-masing pegawai," pungkasnya. (usn)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved