Breaking News:

Rapat Bahas Migas, Wabub Tanjab Barat Minta SKK Migas Transparan

Pemkab Tanjabbar meminta adanya transparansi serta insentif khusus bagi daerah penghasil Migas dari SKK Migas.

Penulis: Danang Noprianto | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Danang
Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan minta SKK Migas transparan. 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL- Wakil Bupati Tanjabbar, Hairan berdiskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera (QComm) yang sedang melakukan studi independen dari SKK Migas.

Diskusi dilakukan secara virtual di ruang rapat Kantor Bupati Tanjabbar, Jumat (26/11/2021).

Wakil Bupati turut didampingi, Kepala Bappeda Firdaus Khatab dan Kabag SDA Suparti.

Dalam diskusi, Pemkab Tanjabbar meminta adanya transparansi serta insentif khusus bagi daerah penghasil Migas dari SKK Migas.

“Dari 200 lebih titik, sumur yang produktif berapa? yang tidak menghasilkan berapa? hasilnya berapa sebulan? yang distok berapa? data detail itu yang sampai sekarang kami tidak ada," kata Wabup saat rapat.

Jika hal tersebut tidak transparan, menurut Hairan daerah penghasil Migas seperti Tanjabbar tidak ada bedanya dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas.

"Terus apa untungnya kami sebagai penghasil Migas jika kami tidak menikmati hasil. Jangan sampai pepatah bagaikan ayam mati di lumbung padi berlaku untuk Tanjabbar," jelasnya.

Baca juga: 43 Desa di Tanjabbar akan Melaksanakan Pilkades Serentak pada Tahun 2022

Hairan juga menuntut agar insentif untuk Tanjabbar dibedakan dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas. 

“Kami penghasil migas harus ada perbedaan dengan daerah yang tidak menghasilkan Migas, selain itu tenaga kerja lokal juga wajib dijadikan pertimbangan,“ ujarnya.

Antara SKK Migas dan Pemkab Tanjabbar, ujar Hairan, harus ada juri atau wasit dari Kementrian ESDM. 

"Minimal Dirjen jika ada kesalahan ada yang menyetop atau menegur, saat ini kan kami kekanan, SKK Migas ke kiri memang harus ada wasitnya," tegasnya.

Sementara Kepala Bapeda Firdaus Khatab soroti perihal komunikasi antara Pemkab Tanjabbar dan pihak SKK Migas yang selama ini terjadi.

Baca juga: Inilah Daftar 9 Desa di Tanjabbar yang Masuk Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, Perkembangan Terkini

"Selama ini kami merasa dipersulit dari hal komunikasi. Anehnya saat ini kami merupakan penghasil Migas terbesar di Provinsi Jambi, akan tetapi masyarakat kami susah dapat Gas,” imbuhnya.

Kabag SDA Suparti mengungkapkan peran SKK Migas di Tanjabbar yang masih dinilai minim.

"Kewenangan SKK Migas tidak ada di Kabupaten, bahkan saat terjadinya pencemaran lingkungan dan konflik, SKK Migas terkesan bungkam," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved