Breaking News:

Berita Jambi

Kenaikan Upah Minimum Akan Diajukan Kembali oleh Pemprov Jambi

Berita Jambi-Pemprov Jambi menanggapi tuntutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi tentang pengupahan

Penulis: Ade Setyawati | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/ADE SETYAWATI
Sekda Provinsi Jambi Sudirman 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemprov Jambi menanggapi tuntutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi, bahwa untuk upah minimum akan diajukan kembali.

Setelah kurang lebih empat jam pihak Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi melaksanakan aksi demo, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menemui massa.

Pihak Pemprov yang menemui massa diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman keluar gedung dan menemui massa, menjelaskan tuntutan KSBSI.

Tim Tribun Jambi mengonfirmasi kembali dan meminta keterangan setelah demo selesai terkait tuntutan yang disampaikan massa tersebut.

"Untuk upah murah yang disampaikan KSBSI, kalau disamakan seperti Jakarta, Jogja atau daerah lain itu tidak bisa naiknya sampai 5 persen maupun sampai 10 persen itu tidak bisa disamakan. Karena upah di Jambi sudah tinggi untuk Jambi kan sudah 2,6 kalau Jogja kan ada yang 1,8," jelasnya.

"Jadi berdasarkan hitung-hitungan dari kementerian, berdasarkan PP 36 th 2021 makanya naiknya 0,72 persen," tambahnya.

Meskipun begitu untuk poin pertama tuntutan yang disampaikan oleh KSBSI akan disampaikan dengan gubernur berdasarkan formula-formula yang telah disiapkan.

"Tapi kemarin kita sudah minta data dari BPS berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Jambi yang membaik dan tingkat inflasi menurut BPS bisa 1,31 persen. Tidak hanya itu saja berdasarkan PP 78 th 2005 (PP ini sudah dicabut), kenaikan bisa 4,51," lanjutnya.

"Dari formula ini yang 0,72 persen, 1,31 persen, 4,51 persen akan kami sampaikan dengan pak gubernur mana yang baik, apa nanti kita ambil jalan tengahnya apa seperti apa. Tapi ini masih formula kita yang akan kita sampaikan dengan pak gubernur yang mudah-mudahan direspon," jelasnya.

Ia juga melanjutkan "Untuk kenaikan ini juga, harus dengan pertimbangan yang logis, rasional dan bisa dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan dengan dalih-dalih seperti pertumbuhan ekonomi yang bagus, inflasi dan lain sebagainya yang bisa dipertanggungjawabkan, menteri bisa menyetujui."

Untuk tuntutan mengenai PERGUB jaminan sosial, pemprov sudah menyusun dan sudah disiapkan dan sekarang sudah ada di biro hukum.

Sedangkan untuk tuntutan pencabutan cluster tenaga kerja di UU Cipta Kerja, sekda menyampaikan domainnya di pemerintah pusat, pemprov hanya bisa menyampaikan aspirasi ke presiden. (*)

Baca juga: Tak Punya Dewan Pengupahan, UMK Merangin 2022 Mengacu Pada UMP Jambi

Baca juga: UMK Kabupaten Tebo Tahun 2022 Mengikuti UMP Provinsi Jambi

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved