Kapal-kapal China Ngeri Tahu Jokowi dan Mahfud MD ke Laut Natuna, Langsung Mundur Semua

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kapal-kapal China mundur saat dirinya dan Presiden Joko Widodo datang ke Laut Natuna.

Ia pun menegaskan, pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan di Laut Natuna.

Hal itu dikatakan Mahfud saat berada di atas Kapal KRI Semarang dalam perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/2021).

Katanya, penguatan pertahanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

Baca juga: Keras Peringatan AHY ke Moeldoko: Jika Berusaha Begal Partai, Rakyat Akan Melawan!

Adapun penguatan pertahanan itu, lanjut Mahfud, dilakukan dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, dan udara. Serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

“Awal tahun 2020 ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita,” ujar Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

“Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur.”

Baca juga: Anggiat Pasaribu Mendadak Pingsan Usai Minta Maaf pada Arteria Dahlan: Saya Khilaf

Kata Mahfud, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di belahan barat, Laut Natuna salah satunya.

Mahfud menyebut banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur Laut Natuna, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera.

Tak hanya melakukan penguatan dari dalam, Mahfud menambahkan, pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

"Stakeholder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, kata dia, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal itu, menurut Mahfud, menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di Indonesia.

“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu,” KATA Mahfud. 

“Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” sambungnya.

Oleh karena itu, Mahfud menuturkan, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi.

"Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," ujar Mahfud.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv