Isu Pemerintahan Jokowi Akan Diperpanjang 2027, PKS Desak Waktu Pemilu 2024 Segera Diputuskan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendesak pemerintah dan KPU segera memutuskan jadwal pencoblosan Pemilu 2024.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kembali menyinggung perpanjangan masa jabatan Presiden jelang Pilpres 2024.
Dia mendesak pemerintah dan KPU agar segera memutuskan jadwal pencoblosan Pemilu 2024.
Menurut Mardani, harus ada titik temu antara pemerintah dan KPU soal tanggal pencoblosan tersebut.
"Kepastian tanggal Pemilu 2024 membuat semua pihak dapat bekerja dengan kerangka waktu yang jelas. Penyelenggara pemilu pun ada kesempatan untuk menyiapkan semua perangkat lebih awal dan lebih berkualitas," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).
Kepastian tanggal tersebut, menurit Mardani, untuk menutup keresahan publik soal isu perpanjangan masa jabatan.
"Penetapan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 kian penting untuk segera mengakhiri berbagai isu miring dan keresahan publik. Salah satunya adalah demi memperpanjang masa jabatan pemerintahan saat ini sampai 2027 mendatang," ujarnya.
Baca juga: Erick Thohir Ungkap Pesan Jokowi Setelah Diterpa Isu Bisnis PCR: InsyaAllah Saya Tidak Zalim
Lebih lanjut, Legislator PKS itu mengatakan hari pemungutan suara Pemilu 2024 merupakan hal terpenting dari seluruh tahapan pemilu.
"Dalam hal ini KPU perlu lebih tegas untuk menentukan sikap karena sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU punya kewenangan penuh untuk menentukan hari pemungutan suara dan berbagai tahapan pemilu," ujarnya.
"Sekaligus menegaskan bahwa institusi KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri," tandas Mardani.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menanggapi soal adanya desakan dari salah satu pimpinan di komisinya kepada KPU untuk segera menentukan jadwal pencoblosan Pemilu 2024.
Baca juga: Fadli Zon Terdiam Ditegur Prabowo, Sindir Jokowi di Sirkuit Mandalika
Menurutnya, tak sesederhana itu Komisi II mendorong KPU untuk menentukan jadwal pencoblosan.
"Apalagi KPU ini kan nanti juga berakhir jabatannya. Jadi saya lihat bahwa memang masih butuh waktu, pemerintah, KPU, dan penyelenggara yang lain dengan sesama parpol supaya keputusannya bulat," katanya usai acara pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Masa Bhakti 2021-2026 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (12/11/2021) malam.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa perlu persiapan yang matang dalam pelaksanaan Pemilu 2024, lantaran masih dalam situasi pandemi Covid-19.
"Kalau lihat konteks pandemi, sekarang kita enggak tahu dunia malah gelombang ketiga keempat, macam-macam," tambahnya.
Maka itu, dia menyebut perlu konsolidasi antara pemerintah dalam hal ini KPU-Bawaslu-DKPP dan Kemendagri, serta di sisi partai politik yang juga dinilai perlu melakukan hal yang sama.
