Breaking News:

Berita Jambi

Penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Batu Bara Jambi 16 Persen dari Royalti, 16 Persen Land Rent

Berita Jambi-Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Harry Hendria mengatakan, dari hasil penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan segini..

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Nani Rachmaini
istimewa via Tribun Batam
Ilustrasi tambang batu bara. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Harry Hendria mengatakan, dari hasil penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan tambang batu bara, Provinsi Jambi mendapatkan percikan sebesar 16 persen untuk pendapatan royalti dan 16 juga dari land rent dalam setahun.

"Ada dua penerimaan negara bukan pajak yang harus di setor perusahaan tambang batu bara. Pertama dinamakan royalti, yang kedua land rent atau sewa lahan. Itu ada ditetapkan di dalam dari peraturan menteri ESDM," ungkapnya, Senin (15/11/2021).

Dirinya pun menyatakan untuk pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan tambang yang ada di PRovinsi Jambi, pada data 2020 lalu ia menjelaskan ada sebanyak Rp 345 miliar.

Sedangkan untuk 2021 ini sendiri, menurut datanya per September lalu, pendapatan sudah mencapai Rp 253 miliar.

"Biasanya kalau sudah mencapai akhir tahun, total bisa sekitar Rp 340 miliar lebih," tambahnya.

Untuk pembagiannya sendiri pun, untuk penghasilan negara bukan pajak antara lain untuk pendapatan royality yakni 20 persen untuk pemerintah pusat, 16 persen untuk provinsi, 32 persen untuk daerah penghasil, kemudian 32 persen dibagi untuk kabupaten/kota sekitar.

"Kemudian untuk land rent, 20 persen untuk pusat 16 persen provinsi, 64 untuk daerah penghasil. Itu langsung ditransfer ke dana bagi hasil, namanya penerimaan negara bukan pajak," paparnya.

Jika dihutung, untuk pertahunnya pemerintah provinsi Jambi menerima pendapatan dari hasil tambang batu bara sebesar kurang lebih Rp 50 miliar per tahunnya.

Sementara itu masih ada pendapatan lain dari pajak. Ia menjelaskan untuk pajak seperti PBB, kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lain itu langsung ke pemerintah daerah.

"Untuk pendapatan yang lain juga masih ada, seperti PBB, dan sebagai itu langsung ke pemerintah daerah. Lahan itu juga dikenakan PBB dan pajak-pajak lain seperti kendaraan bermotor tetap berlaku di luar pendapatan bukan pajak tadi," pungkasnya.

(Tribunjambi.com/Widyoko)

Baca juga: Ini Isi Kesepakatan Bersama Mobilitas Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi, Komitmen Ditandatangani

Baca juga: Cari Solusi Masalah Batu Bara, Gubernur Bersama Bupati/Wali Kota Sepakati Jalur Bajubang Tempino

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved