Breaking News:

Berita Jambi

24 Ranperda Kota Jambi Dilakukan Penyesuaian dengan UU Cipta Kerja

Berita Jambi-Sembilan OPD di Kota Jambi terdampak dengan adanya pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/SAMSUL BAHRI
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Sembilan OPD di Kota Jambi terdampak dengan adanya pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ini disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, Senin (15/10/21).

Ia menyebut bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan dilakukan penyesuaian di mana ada 24 Ranperda yang dilakukan penyesuaian dengan UU Cipta kerja tersebut.

"Bapemperda DPRD Kota Jambi telah melakukan harmonisasi terkait dengan Undang-undang cipta kerja dan ada sembilan OPD yang kita lakukan harmonisasi, dan setelah berhari-hari kita bahas, hasilnya ada 24 Ranperda yang akan kita lakukan penyesuaian," sebutnya.

Adapun sembilan OPD yang terdampak di antaranya, Dishub Kota Jambi, BPKAD Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Disperindag Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, BPPRD Kota Jambi, Perkim Kota Jambi, PTSP Kota Jambi, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi

Di sisi lain, Faried menyebut bahwa dari 24 Perda ini, dua di antaranya harus menyiapkan Naskah Akademik ulang.

Sebab, menurutnya setelah dilakukan pembahasan ada bagian yang harus direvisi lebih dari 50 persen.

Sementara untuk perda lainnya kata Faried hanya dilakukan penyesuaian saja.

"Ada yang dihapus juga. Misalnya Perda yang di muat dalam tupoksi PTSP itu ada yang dihapus. Selanjutnya adalah RDTR yang ada di DPUPR itu cukup dengan Perkada saja. Jadi tidak perlu Perda," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa dalam proses penyesuaian ini pihaknya melibatkan Kemenkumham. Ia menyebut bahwa besok (selasa) pihaknya akan meningkatkan pembahasan tersebut pad tingkat selanjutnya.

"Apakah sesuai dengan teknis dan peraturan yang ada. Nanti akan disampaikan untuk Propemperda tahun 2022 pada paripurna," pungkasnya. (*)

Baca juga: PMKRI Jambi Tuntut Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja, Sangat Merugikan Buruh

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved