Jokowi Disarankan Copot Menteri yang Ingin Maju di Pilpres 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA- Banyak tokoh politik hingga pejabat negara digadang-gadang akan ikut bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencopot menteri yang berniat untuk maju menjadi calon presiden atau pun wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dengan begitu konsolidasi, kordinasi, dan efektivitas pemerintahan Jokowi tetap bisa berjalan optimal meski di tahun pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada KOMPAS.TV, Rabu (10/11/2021).

“Dengan begitu, presiden dengan kabinetnya tetap fokus pada kerja-kerja menuntaskan janji kampanye,” kata Ray Rangkuti.

Dia juga berharap Jokowi tidak memberikan izin kepada menteri-menterinya untuk melakukan kampanye politik menaikkan popularitas atau elektabilitas menuju 2024.

“Sebab Presiden akan semakin sulit melakukan kontrol terhadap aktivitas anggota kabinet sekaligus anggota koalisinya,” ujar Ray.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Pilih Andika Perkasa Karena Alasan Politis

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Presiden Jokowi disebut politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan restu kepada menteri-menterinya dari kalangan partai politik untuk mendongkrak elektabilitas partai.

Tak hanya itu, Ray juga mendorong Jokowi untuk memastikan etika pejabat negara tetap berlangsung kepada siapapun pembantunya.

Sebab jelang pilpres, akan semakin marak kampanye terselubung yang sama sekali tidak bisa ditindak khususnya terkait dengan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.

“Etika pejabat itu pada prinsipnya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Ray.

Terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut dia, Jokowi harus berani bertindak tegas terhadap menteri-menterinya yang melanggar hukum.

Baca juga: Luhut dan Erick Thohir Dituding Terlibat Bisnis PCR, BEM Nusantara Ancam Jokowi Jika Tak Bertindak

“Menindak para menteri yang diyakini melakukan tindakan melanggar etika pejabat negara atau pelanggaran hukum lainnya,” ujarnya.

Di samping itu, Ray Rangkuti juga mengajak para pemantau pemilu agar mulai lebih sigap memantau langkah atau aktivitas kampanye para menteri/pejabat negara lainnya.

“Memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas/dana negara atau mencampur adukan tugas dengan kegiatan kampanye,” katanya.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv