Breaking News:

Tarif Tes PCR Rp 300 Ribu, PKS: Jika Tak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani menilai harga PCR Rp300 ribu masih terlalu mahal bila dibandingkan dengan negara lain, India misalnya.

Istimewa
Ilustrasi pasien Tes PCR. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Harga tes PCR di Indonesia senilai Rp 300 ribu lebih mahal bila dibanding dengan negara lain seperti India.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani menilai jika tak ada kepentingan bisnis di balik itu, seharusnya harga tes PCR bisa lebih murah.

“Harga Rp300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah Rp100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021). 

Ia mendesak pemerintah secara transparan untuk menjelaskan berapa sebenarnya harga dasar PCR.  

Baca juga: PPKM Level 2 Diperpanjang, Pemkab Batanghari Kerja Keras Capai Target Vaksinasi Covid-19

“Saya berharap, pandemi Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” ujarnya. 

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI ini, bila nantinya tes PCR diterapkan untuk seluruh moda transportasi, maka akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. 

“Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti, swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti ihwal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai deteksi awal Covid-19.

“PCR adalah metode screening. Seharusnya  dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina. Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut," ujar Netty. 

Menurut dia, bila kebijakan itu tak diperbaiki, ada peluang yang bersangkutan terpapar virus. 

"Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19," katanya.

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Bupati Merangin Wanti-wanti Pesan Jokowi Soal Covid-19

Ia mengingatkan pemerintah tentang keterbatasan kemampuan laboratorium dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan pemalsuan surat PCR. 

"Jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan laboratorium di lapangan. Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam." 

"Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," kata dia.

Berita ini telah tayang di Kompas.tv

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved