Berita Jambi

5 ASN Pemprov Jambi Dipecat, Terlibat Pelecehan Seksual Kasus Narkoba dan Korupsi

Selama 2021, Pemerintah Provinsi Jambi sudah pecat 5 ASN (Aparatur Sipil Negara). 5 ASN tersebut dipecat karena sudah melanggar disiplin

Penulis: Monang Widyoko | Editor: Rahimin
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI AZIS
Ilustrasi Kantor Gubernur Jambi - 5 ASN Pemprov Jambi Dipecat, Terlibat Pelecehan Seksual Kasus Narkoba dan Korupsi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – 5 Orang ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jambi dipecat selama 2021.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi telah menjatuhkan hukuman kepada ASN Pemprov Jambi yang dinilai telah melanggar disiplin.

Dimulai dengan pemberhentian tidak terhormat dan penundaan kenaikan pangkat.

ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin karena terjerat dalam berbagai macam kasus, kemudian kasusnya juga sudah putusan di pengadilan.

Rumah Dijual
Rumah Dijual (TRIBUNJAMBI)

Sekretaris BKD Provinsi Jambi, Hambali mengatakan dari data yang diperoleh oleh BKD Provinsi Jambi, lima ASN yang diberhentikan tersebut merupakan pejabat di lingkup Organiasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi.

Lima pejabat yang diberhentikan karena terlibat dalam kasus pelecehan seksual satu orang.

Kemudian ada kasus korupsi satu orang dan kasus narkoba dua orang, serta kasus tidak masuk kerja berturut-turut satu orang.

“Kalau satuannya ada di Satpol PP Provinsi Jambi yang terlibat kasus narkoba. Di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait kasus seksual dan OPD lainnya yang terlibat kasus korupsi," katanya, Sabtu (23/10/2021).

Hambali bilang pada 2021 ini sebenarnya ada 21 ASN yang dijatuhkan hukuman disiplin, di mulai hukuman disiplin ringan, disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

"Tapi yang dijatuhkan hukuman berat hanya ada lima ASN saja di Pemprov Jambi," tambahnya.

Untuk OPD Pemprov Jambi lainnya yang terdapat ASN dijatuhkan hukuman tetsebut seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

"Untuk hukuman ringan ini mereka hanya penundaan kenaikan pangkat saja serta ada hukuman lainnya sesuai dengan tingkat kesalahannya sesuai dengan undang-undang," jelasnya.

Hambali menyebutkan, untuk kasus tipikor yang menjerat ASN Pemprov Jambi itu, kasusnya sudah bergulir sejak tahun 2019 silam, kemudian kasusnya ingkrah pada 2021 ini.

Pihaknya selalu memperingati OPD di Pemprov Jambi agar tetap mematuhi aturan dan sosialisasi kepada ASNnya agar tak melakukan kesalahan.

"Kita sosialisasi terus dilakukan, jangan sampai ASN di Pemprov Jambi ini terlibat kasus, karena kita ini kan pelayan masyarakat juga, jadi harus memberikan contoh yang baik," pungkas Hambali.

Baca juga: ASN Jambi Harap Bersabar Ya, Pemprov Jambi Belum Dapat Aba-aba Soal Pembayaran Gaji ke-13

Baca juga: Selama Dipegang Pemprov Jambi hingga 2020, Batu Bara Jambi Dapat Hasilkan 12 Juta Ton Per Tahun

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved