Jalan Panjang Penuntasan PETI di Merangin, Pemkab dan Penegak Hukum Saling Lempar

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Penanganan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Merangin antara pemerintah dan penegak hukum saling lempar.

Akibat PETI ini bukan hanya mengakibatkan bencana alam seperti abrasi, banjir sampai mengancam biota khas Sungai Merangin itu sendiri.

Terkait aktivitas PETI itu, Bupati Merangin, Mashuri mengaku sangat kewalahan dengan persoalan PETI di Bumi Tali Undang Tambang teliti tersebut.

Ketidakmampuan itu dengan dilimpahkannya penyelesaian PETI tersebut ke penegak hukum.

"Pertama kita sudah melakukan imbauan untuk tidak melakukan aktifitas PETI, kedua kita serahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Karena persoalan PETI di Kabupaten Merangin ini banyak dilakukan oleh cukong (pemodal PETI)," ungkap Mashuri ke Tribunjambi.com di ruang kerjanya, Kamis (21/10/2021).

Mashuri meminta agar masyarakat yang bekerja di PETI untuk kembali berkebun, sebab kata dia, saat ini harga komuditi pertanian sudah cukup menjanjikan.

Sementara untuk lapangan kerja, Pemkab Merangin sedang mengupayakan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan pekerja PETI yang notabene untuk kebutuhan hidup sehari - hari.

Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi faktor sulitnya dalam pemberantasan PETI itu sendiri.

"Kemampuan anggaran kita sangat terbatas, sekarang sedang mencari solusi untuk membantu mereka agar berhenti. Membantu permodalan mereka untuk kegiatan apa, nanti akan kita buat pilot project seperti itu," katanya.

Mashuri juga menekankan kepada sejumlah kepala desa (kades) se-Kabupaten Merangin untuk ikut serta dalam hal pemberantasan PETI di desanya masing-masing, sehingga persoalan PETI tersebut bisa diatasi.

"Saya sudah berulang kali menekankan agar kades ikut serta mengurangi aktifitas PETI di desanya masing - masing. Kita sangat serius dengan PETI ini karena dampaknya sudah sama-sama kita rasakan," pungkasnya.

Sementara itu Kapolres Merangin, AKBP Irwan Andy mengaku sangat serius dengan persoalan PETI tersebut.

Bahkan pihaknya selaku penegak hukum tetap melakukan penindakan atas aktifitas PETI tersebut.

"Kita sebagai penegak hukum tetap melakukan upaya penindakan. Namun tidak cukup dengan penindakan saja tapi kita butuh kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut," tegasnya.

Selain itu lanjut Kapolres, pihaknya juga sudah berupaya memberikan imbauan dan juga memcari solusi terkait pekerja yang menggantungkan nasib mereka dengan bekerja di tambang ilegal tersebut.