Fadjroel Rachman Tegaskan Jokowi Menolak Wacana Presiden 3 Periode
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo tak ingin jabat presiden tiga periode.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, bila Presiden Joko Widodo tidak berminat untuk menjabat presiden tiga periode.
Hal itu disampaikannya Fadjroel lewat video pernyataan pada Sabtu (11/9/2021) malam.
"Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, 'saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode'," ujar Fadjroel menirukan pernyataan Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com.
Masih mengutip pernyataan Jokowi, kata Fadjroel, konstitusi di Indonesia mengamanatkan masa jabatan presiden hanya dua periode.
Disebutkan pada Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama, bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun.
Dan sesudahnya, lanjut Fadjroel, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
"Dan sikap politik presiden berdasarkan kesetiaan beliau kepada konstitusi UUD 1945 dan amanah reformasi 1998 pasal 7 uud 1945 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama," kata Fadjroel.
Fadjroel menekankan, Presiden Jokowi ingin menjaga dasar tersebut.
Sementara itu, terkait amandemen UUD 1945, Fadjroel mengatakan presiden juga memahami bahwa hal itu menjadi ranah MPR.
"Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana presiden tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden," tegas Fadjroel.
"Demikian sikap politik dari Presiden Joko Widodo," katanya.
Sebelumnya, Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi belum pernah memberikan pernyataan tegas jika masyarakat dan partai politik menyetujui penambahan masa jabatan presiden.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan pendengar dalam diskusi virtual yang membahas amandemen UUD 1945, Sabtu (11/9/2021).
"Beliau tidak pernah memberikan pernyataan juga terhadap pertanyaan itu (jika partai dan masyarakat setuju)," kata Fadjroel.
Dia menekankan, yang ditegaskan Jokowi adalah dua hal.
