Ilmu dan Pengetahuan

Mengapa Pemerintah Menurunkan PPh UMKM? Inilah 5 Tujuannya

Mengapa pemerintah menurunkan PPh UMKM? karena ingin memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM dan mendorong masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal

Penulis: Suang Sitanggang | Editor: Suang Sitanggang
Tribunjambi.com/M Yon Rinaldi
Pelaku UMKM di Jambi yang menghadirkan minuman tradisional 

TRIBUNJAMBI.COM - Mengapa pemerintah menurunkan PPh UMKM? setidaknya ada 5 tujuanya.

Tujuan pertama adalah memberikan rasa keadilan bagi pelaku UMKM, sebab PPh 1 persen yang berlaku sejak 2013 dianggap terlalu tinggi.

Akhirnya pemerintah memutuskan meurunkan PPh UMKM sejak 1 Juli 2018 menjadi 0,5 persen.

Tujuan kedua adalah memudahkan pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan.

Skema penurunan PPh dianggap pemerintah akan membuat para pelaku UMKM lebih aktif membayar pajaknya, sebab merasa tidak terbebani dengan nilai yang besar.

Dampaknya adalah penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin besar.

Tujuan ketiga adalah mendorong masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal.

Masyarakat yang memiliki usaha akan mendaftarkan usahanya agar memiliki izin.

Selanjutnya dalam pengurusan izin ini, mereka harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tujuan keempat adalah untuk memberi kesempatan kepada pelaku UMKM berkontribusi bagi negara.

Pembayaran pajak merupakana salah satu kontribusi nyata bagi negara.

Pajak yang dihimpun negara, salah satunya akan digunakan untuk program pembagunan.

Tujuan kelima adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat pajak bagi masyarakat.

Pemerintah menilai, bila masyarakat semakin aktif dalam membayar pajak, kemudian mendapatkan rasa keadilan, maka pelaku UMKM itu juga akan semakin meningkat pengetahuan dalam hal pajak.

Subjek pajak yang terkena PPh final 0,5 persen ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha yang memiliki omzet dari usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun.

Usaha yang dimaksud antara lain usaha dagang, industri, dan jasa.

Aturan tentang penurunan tarif PPh bagi pelaku UMKM ini tertuang dalam PP 23 Tahun 2018.

Baca juga: Mengapa Perlu Dilakukan Pelestarian Hewan yang Langka dan Dilindungi? Pelestarian Mahluk Hidup

Baca juga: Perbedaan Mendasar Antara Iklim Musim, Iklim Panas, dan Iklim Laut

Baca juga: Persamaan dan Perbedaan Dasar Negara yang Diusulkan Oleh Para Pendiri Negara

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved