Sosok ini Sebut Akan Meyelesaikan Keadaan Darurat di Myanmar pada Agustus 2023
Pernyataan itu ia sampaikan pada Minggu (1/8/2021), yaitu tepat enam bulan setelah pihaknya menggulingkan pemerintahan terpilih, Partai Liga Nasional
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Pemilihan umum (Pemilu) multi-partai baru dijanjikan oleh Pemimpin pemerintah militer atau junta Myanmar Min Aung Hlaing.
Pernyataan itu ia sampaikan pada Minggu (1/8/2021), yaitu tepat enam bulan setelah pihaknya menggulingkan pemerintahan terpilih, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Min Aung Hlaing berjanji bahwa pemerintahannya siap bekerjasama dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Ia juga mengatakan keadaan darurat akan dicabut pada Agustus 2023.
"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023," kata Min Aung Hlaing sebagaimana dilansir Channel News Asia.
Baca juga: Ramalan Zodiak Hari ini, Aries akan Berada dalam Situasi yang Rumit
Baca juga: Info Cuaca Hari ini, Dua Wilayah Berpotensi Mengalami Angin Kencang
Baca juga: Doa Bangun Tidur Serta Doa Harian Lainnya, Lengkap dengan Artinya
"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal," sambungnya.
Pengumuman jenderal itu akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun, jauh lebih lama dari waktu awal, yaitu satu tahun, yang diumumkan junta beberapa hari setelah kudeta.
"Myanmar siap menggarap kerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar," kata Min Aung Hlaing.
Militer merebut kekuasaan dari NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Kudeta itu terjadi setelah NLD memenangkan pemilihan yang menurut militer tercemar oleh penipuan.
Kudeta yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing tersebut kemudian menimbulkan aksi demonstrasi di seluruh wilayah Myanmar selama hampir setiap hari.
Adapun pada Minggu (1/8/2021), kelompok-kelompok kecil demonstran berbaris di jalanan.
Para demonstran di kota utara Kale memegang spanduk bertuliskan "kekuatan untuk revolusi" sementara demonstran melepaskan suar pada pawai di ibukota komersial Yangon.
Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dalam demonstrasi.
Sebagian dari mereka masih melakukan aksi mogok kerja untuk mendukung kampanye perlawanan sipil nasional.
