PPKM Darurat Diperpanjang Hingga Akhir Juli, Anggota DPR : Pemerintah Tidak Ada Pilihan Lain

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA -Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi diperpajang hingga akhir Juli 2021.

Padahal awalnya pemerintah hanya akan memberlakukan PPKM Darurat Sampai 20 Juli 2021.

Hal ini karena setiap harinya angka kasus Covid-19 makin tinggi.

Bahkan sudah beberapa hari terakhir ini Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat kasus harian paling tinggi di dunia.

Menanggapi hal tersebut  anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo memahami bahwa situasi sulit dihadapi oleh pemerintah.

Namun, menurut Rahmad perpanjangan PPKM Darurat harus diambil demi kepentingan rakyat Indonesia.

"Saya kira bisa dipahami karena tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang,

memang harus diperpanjang demi keselamatan jiwa masyarakat Indonesia memang harus diperpanjang," kata Rahmad saat dihubungi Tribunnews, Jumat (16/7/2021).

"Memang sulit situasinya, sangat sulit tapi demi keselamatan jiwa saya kira itu lebih dari segala-galanya," lanjutnya.

Baca juga: Terkuak Alasan 4.000 Orang China Pindah ke Timor Leste, Ternyata Banyak Dapat Pinjaman Utang

Rahmad juga memahami bahwa PPKM Darurat membuat tak nyaman masyarakat.

Pasalnya, pembatasan berdampak pada seluruh sendi kehidupan, terutama roda perekonomian.

Namun, perpanjangan PPKM Darurat harus diambil untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang saat ini masih tinggi.

"Alasan utama karena tentu faktor jiwa umat manusia, nyawa harus dilakukan perlindungan.

Itu terlihat kenapa paparannya (Corona) masih sangat tinggi, rumah sakit sudah penuh, kemudian juga masih banyak aktivitas di masyarakat dan mobilitas juga masih cukup tinggi sehingga ini menjadi pilihan yang harus dipilih pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Rahmad mengingatkan bahwa program bantuan sosial berbentuk tunai harus tepat sasaran dan tepat waktu.

"Makanya kita kawal bersama-sama, ini tentu ini tidak cukup tapi paling tidak apa yang diberikan pemerintah dalam hal ini bantuan tunai itu sedikit meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak pandemi," ujarnya.

Baca juga: Nasib Gadis 15 Tahun Jadi Korban Prostitusi Online Usai Kabur dari Rumah, Tarifnya Mulai 500 Ribu

Lebih lanjut, Rahmad mengajak masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dia berharap, perpanjangan PPKM Darurat akan berakhir pada penurunan laju penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

"Pemerintah tentu akan melihat situasi ke depan.

Mudah-mudahan setelah diperpanjang ini ada evaluasi, ada perbaikan, kehidupan menjadi mobilitas berkurang sehingga paparannya juga berkurang," pungkas Rahmad.

Keputusan Presiden Joko Widodo

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan memperpanjang Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berakhir 20 Juli mendatang.

Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli.

"Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa PPKM Darurat ini akan diperpanjang sampai akhir Juli," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Tribunnews.com, Jumat, (16/7/2021).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas, setelah melihat kondisi Pandemi Covid-19 sekarang ini.

Muhadjir mengatakan bahwa keputusan perpanjangan tersebut hampir pasti, sebelum nanti kemudian diumumkan secara resmi.

"Iya. Sudah. 2 per 3 pasti," katanya.

Baca juga: Hukum Membaca Sholawat Ketika Mendengar Nama Nabi Muhammad SAW Disebut

Dengan perpanjangan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran kabinetnya. Mulai dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kepada Risma, Presiden meminta agar bantuan sosial segera disalurkan kepada masyarakat terdampak.

"Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini," katanya.

Sementara itu kepada Menteri Kesehatan, Presiden, kata Muhadjir meminta agar percepatan vaksinasi terus dilakukan.

"Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat," pungkasnya. (*)

SUMBER :  Tribunnews.com / Chaerul Umam